KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI, mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, guna melakukan penjaringan aspirasi. Adalah Anggota Komite III DPD RI Mirati Dewaningsih dan Anggota Komite IV DPD RI Novita Anakotta.

Kehadiran dua srikandi daerah pemilihan Maluku itu, disambut Penjabat Wali Kota Bodewin Wattimena didampingi sejumlah kepala OPD Pemkot Ambon di ruang kerjanya, kemarin.

"Jadi ibu Novita Anakota selaku anggota Komite IV DPD RI dan Ibu Mirati Dewaningsih anggota Komite III melakukan kegiatan jaring aspirasi.,” beber Wattimena usai menerima kunjungan tersebut.

Disebutkannya penjariangan aspirasi DPD RI, guna meminta daftar inventarisasi masalah terkait dengan penyusunan Undang-Undang dibidang pariwisata dan juga Keuangan.

Wattimena berharap lewat kunjungan ini, dapat membantu Pemkot Ambon dalam koordinasi dengan pemerintah pusat, sebab ada berbagai program yang akan dikembangkan.

Salah satunya di bidang pariwisata yang menjadi prioritas Dimana pihaknya telah membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) rencana induk pengembangan pariwisata untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sehingga kebijakan pengembangan pariwisata ke depan akan didukung pemerintah pusat.

Menyoal tempat-tempat wisata yang ada di Kota Ambon masih berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi Maluku, Wattimena mengungkapkan dengan adanya pengembangan ranperda menjadi perda maka kedua belah pihak dapat bersinergi guna memajukan pariwisata di wilayah ini.

"Memang pengembangan ini kan dia tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkot butuh dukungan oleh pempus maupun pemprov tetapi kita mencoba untuk menggagas rencana untuk pengembangan pariwisata terintegrasi misalnya semenanjung Nusaniwe disitu ada pintu kota yang menjadi kewenangan pemkot, ada para layang, ada wisata pantai di sepanjang latuhalat. Kita berharap dalam koordinasi bersama, itu kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov maupun pemkot bisa disinergikan mungkin kita tidak bisa memiliki aset tapi paling tidka kebijakan pengembangan itu kalau sudah kita mmiliki kita bisa kerjasama dengan pemprov untuk membangun wisata Pemkot Ambon,"katanya

Selain pariwisata, pengelolaan aset juga menjadi hal yang patut diperjuangkan sehingga kedatangan Komite IV DPD RI dapat membantu Pemkot dalam rangka mengamankan aset yang telah dipergunakan oleh masyarakat di Kota Ambon.

"Kemudian untuk Komite IV terkait dengan pengelolaan aset Pemkot. Saya sudah sampaikan bahwa mengalami kendala dalam proses pemeriksaan BPK maupun BPKP terkait dengan pengelolaannya, tetapi dalam upaya bersama Pemkot telah melakukan penataan khusus aset tidak bergerak seperti ada pasar lana, pasar gambus dan di Desa Nania,”tutupnya. (KTL)