Korupsi Perjalanan Dinas KKT Negara Rugi Rp 6,6  Miliar

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Sidang korupsi perjalanan dinas BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) digelar perdana pembacaan dakwaan.

Dalam dakwaannya, JPU mengungkapkan di tahun 2020 lalu,  para terdakwa tidak pernah lakukan perjanalan dinas. Tapi malah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan melampirkan bukti tiket dan boarding pass serta kwitansi maupun tiket perjalanan palsu.

Terdakwa Maria Goretty Batlayeri yang juga Sekretaris Perbendaharaan dan Kas Daerah (BPKAD), Klementia Oratmangun selaku Kabid BPKAD, dan terdakwa Letarius Erwin Layan (Kabid Aset) dan terdakwa Liberta Malirmasele (Kabid Aakuntansi) menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk keperluan lain.

Menurut JPU, ada anggaran dipakai membantu staf pegawai atau tenaga honorer dengan alasan kedukaan atau sakit. Kemudian makan minum bidang selama melaksanakan pekerjaan, atau ATK rutin yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait anggaran perjalanan dinas setiap bidang dan Sekretariat, anggarannya diperuntukkan pada rakor konsultasi luar daerah 2020 senilai Rp319 juta lebih. Namun uniknya nilai realisasinya dibuat sama persis.

Sementara tidak ada SPJ, bahkan kegiatannya tidak pernah dilakukan. Kemudian terdapat kelebihan pembayaran tiket, berikut penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan.

Selain itu program pengembangan Simda Keuangan dan Jaringan Rp42.764.000 dengan realisasi Rp42.438.000, namun fiktif karena tidak pernah dilakukan.

"Sehingga total anggaran perjalanan dinas yang direalisasikan oleh Bidang Perbendaharaan sebesar Rp1,2 miliar lebih. Sehingga ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,053 miliar," papar JPU.

Selain itu pada bidang anggaran di BPKAD KKT terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan. Namun ada realisasi senilai Rp1,8 miliar daripada Rp 2.3 miliar yang dianggarkan.

"Anggaran kegiatan dari dua bidang tersebut juga dipakai untuk Natal dan Tahun Baru bagi pegawai. Semua atas perintah atau kebijakan Jonas Batlayeri selaku Kepala BPKAD," cetus JPU.

Dalam dakwaannya, JPU menyebutkan ada anggaran yang mengalir ke anggota DPRD KKT sebesar Rp193,5 juta. Maupun pihak lain sebesar Rp160 juta.

"Sehingga total kerugian keuangan negara dalam perkara ini sejumlah Rp6,6 miliar lebih," cetus JPU.

Perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 Juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan primer.

Sedangkan dakwaan susbsider adalah Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan primer. (KTA)

Komentar

Loading...