KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Tidak semua  komponen dalam pemerintahan Kota Ambon, misalnya disalahkan  terkait opini BPK  yang tidak menyatakan pendapat.

Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena berbicara tegas terkait masalah disclaimer  yang dihadapi Pemerintah Kota Ambon, saat membuka acara pelatihan jurnalistik yang dihelat Jaringan Media Siber  Indonesia (JMSI), Maluku dan Maluku Media Center (MMC), Sabtu, akhir pekan, kemarin.

Wattimena mengatakan,  status disclaimer yang terpublis seolah-olah semua jajaran Pemkot Ambon salah atau dipersalahkan terkait masalah itu.  Padahal, kalau wartawan  yang hebat dia akan masuk  dan berupaya mencari tahu titik dimana penyebab disclaimer itu terjadi,” kata Bodewin Wattimena.

Dengan begitu, lanjut Wattimena, semua komponen dalam Pemerintah Kota  Ambon,  termasuk dirinya misalnya tidak disalahkan terkait opini Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK), yang tidak menyatakan pendapat taua disclaimer itu.

Pasalnya, tambah Wattimena, pemerintahan itu terdiri dari sub-sub sistem  yang salin berakaitan satu dan lainnya.  Menurutnya,  ada analogi “Kalau kepala air bersih, smapi ke kaki air juga bersih. Sebaliknya, kalau kepala air kotor mengalir ke kaki air kotor.

“Pemerintahan tidak bisa dinalogikan seperti itu. Karena dalam pemerintahan  ada sub-sub sistem yang saling berkaitan,” kata Wattimena.

Dikatakan, pemimpin obyektifnya  hanya  mengelaurkan kebijakan untuk memperbaiki manajemen  pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai sumber utama penyebab discleimer misalnya.

“Apakah kalau dalam pelaksanaannya kemudian disclaimer,  pemimpinnya disalahkan, tidak! Karena ada tahapan-tahapan dalam proses pengelolaan keuangan, itu sendiri,” urainya.

Dia mengambarkan, dalam pemerintahan itu sendiri, ada pemimpinnya ditengah, ada yang hampir dibawa. Dan ada yang dibawa. Ini sistem.

“Jadi kalau diatas bersih, tapi ditengah berlumpur, pasti air dibawa  kotor.  Ditengah bersih,  dibawa bersih, tapi dlevel ketiga kotor sampai dikaki air kotor. Kira-kira seperti itu,” ujarnya menganologikan.

Selanjutnya, Wattimena mengatakan, mengedentifikasi sebuah persoalan tidak hanya menyamaratakan atau mengeneralisir semuanya, tetapi mesti dipilah-pilah sehingga dapat ditemukan penyebab  dari sebuah masalah seperti disclaimer itu.

“Kalau itu bisa dilakukan maka kita bisa mengidentifikasi oh ternyata kebijakannya sudah benar, tapi pelaksanaan atau realisasi kebijakan yang tidak jalan,” terangnya.

Dikatakan, pemimpin itu hanya  pada level kebijakan, mengarahkan dan mengatur, tapi yang melaksanakan itu bukan pemimpin.  “Kan tidak mungkin kita pakai manajemen tukang bakso di pemerintahan,” seloroh Bodewin Wattimena.

Manajemen tukang bakso itu, beli tepung sendiri, beli daging sendiri , olah sendiri  kemudian jadi bakso masak sendiri dan makan sendiri.  “Di pemerintahan tidak bisa seperti itu.  Di Pemerintahan semua sudah dibagi dengan posrsi-porsi yang tepat sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Bodewin mengatakan, apa yang dia sampaikan ini merupakan salah contoh bagi wartawan dalam menyajikan informasi. “Bagaimana kita mendapatkan informasi,  kita mencoba untuk megindentifikasi dengan baik, lalu dirumuskan sehingga kita dapat  mendapat kebenaran yang substansif dari sebuah kebenaran itu,” tutup Bodewin.

Sebagaimana diketahui, tahun 2022, Pemerintah Kota Ambon, dinytakan disclaimer oleh BPK RI. Terdapat Rp 33 miliar rupiah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan di tahun 2023 ini, disebut-sebut Kota Ambon bakal disclaimer kembali, setelah Rp 9 miliar ditemukan tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi.

MUTASI

Sementara itu menyoal, rencana pergeseran pejabat dilingkup Pemkot Ambon,  yang mendapat banyak tantangan dari sejumlah pihak atau internal maupun legislatif tidak membuat Bodewin Wattimena, patah arang. Buktinya, Pj Walikota Ambon ini, memastikan, perombakan birokrasi tetap akan dilakukan. “Lihat saja nanti, tetap saya akan lakukan,” Bodewin.

Syarat-syarat untuk melakukan perombakan birokrasi sementara dilengkapi.  “Saya paham aturan sehingga yang saya lakukan ini, saya pastikan tidak akan menabrak aturan, apapun,” ungkapnya.  Hanya saja, kapan waktu perombakan birokrasi ini akan dilakukan, Bodewin  belum memastikannya. Yang, pasti dirinya akan melakukan itu, pada waktunya. “Tunggu saja, waktunya,” tutup dia. (KT)