KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Semua kasus harus dikawal. Jangan ada kesan satu kasus saja yang jadi prioritas.

Pj Bupati SBB Andi Chandra As'aduddin diminta perhatiannya sehubungan "mangkraknya" pengusutan kapal Bumdes Tomalehu Barat Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten SBB di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

As'aduddin diminta kalau mau usut, ya usut semua kasus, bukan cuma jalan Kaibobu-Waisarissa, sebagaimana desakannya belum lama ini.

“Ada kesan, fokusnya hanya hanya ruas jalan Kaibobo-Waisarisa yang minta diusut,” kata salah satu tokoh muda Seram Bagian Barat, dalam rilisnya yang diterima Kabar Timur, Minggu, kemarin.

Dalam pesan whatsapp pada 13 September 2022 lalu, As'aduddin menyebut-nyebut ruas jalan Kaibobu-Waisarissa minta agar diusut oleh institusi hukum.

"Tentang ruas jalan Kaibobu-Waisarissa  justru saat ini beta sedang berupaya untuk mengusut kenapa dibangun dengan kostruksi lapen, padahal dokumen dari Kemen-PUPR maunya jalan konstruksi hotmix. Siapa yang merekomendasikan perubahan tersebut. Ini kenapa media tidak ada yang angkat?" ujar As'aduddin melalui pesan whatsapp yang dibagikan ke Kabar Timur Minggu (24/09).

Dia menduga, Pj Bupati SBB itu diduga hanya ingin mendorong satu dua kasus saja melalui media, tanpa membuat laporan resmi atau berkoordinasi dengan institusi hukum.

Di lain pihak, Kejati Maluku, tiga hari lalu justru telah menindak lanjuti laporan kontraktor kapal Kapitan Jongker, Frangko Failmury yang diserahkan ke Bumdes Tomalehu Barat.

Walau perlahan tapi pasti faktanya Kasipenkum Kejati Maluku Wahyudi Kareba mulai berkoordinasi dengan tim penyelidik pidsus.

"Saya akan berkoodinasi dengan tim untuk menindaklanjuti kasus dugaan kapal Bumdes, itu," aku Wahyudi.

Sebelumnya Wahyudi menjelaskan, tim penyelidik pidsus masih lakukan klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi kapal Kapitan Jongker yang dihibahkan Kementerian PDDT RI untuk Bumdes Tomalehu Barat. Dikonfirmasi, Wahyudi menyatakan perkaranya masih didalami.

"Kalau kasus dugaan korupsi Kapal Bumdes Desa Tomalehu Barat Kecamatan Manipa, belum. Masih didalami dulu itu. Masih dicari peristiwa pidananya lah, tunggu saja, ada perkembangan beta kasih kabar," jelas Wahyudi.

Desakan masyarakat Manipa berujung dipanggilnya kontrakor Franko Failmury pada 2022 lalu untuk klarifikasi. Hasilnya warga BTN Wayame Kecamatan Teluk Ambon itu telah memenuhi panggilan pihak tim penyelidik Pidsus Kejati tahun lalu.

"Kita desak Kejati Maluku panggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa. Termasuk mantan Pj Kades Tomelehu Barat inisial YT itu. Kemudian PPK kapal Kapitan Jongker, maupun pihak Bumdes Tomalehu Barat," ujar sumber Kabar Timur Kamis (7/09).

Menurutnya, kasus dugaan korupsi ini tidak boleh dibiarkan mengendap di Kejati Maluku. Masyarakat Kecamatan Kepulauan Manipa telah dirugikan akibat kasus tersebut.

"Faktanya, kontrakor kapal tidak mau bertanggungjawab karena dia merasa telah menyerahkan kapal Jongker itu dalam kondisi baik. Sementara masa pemeliharaan yang ketika itu tinggal 1 bulan juga sudah lewat. Siapa yang harus bertanggungjawab itu yang jaksa harus cari," tandas sumber.

Kapal yang diberi nama "Kapitan Jongker" merupakan bantuan bantuan pemerintah pusat via Kementerian PDTT tahun anggaran 2021 itu kini tak dapat dioperasikan, dan nyaris jadi bangkai di pantai Kairatu Beach.

Alhasil kapal bantuan dengan 3 mesin dalam total 600 PK kepada Bumdes Tomalehu Barat tersebut kini mubazir. Padahal Kapal Kapitan Jongker tergolong mewah dengan kapasitas angkut tiga puluh penumpang diperuntukan sebagai transportasi laut rute Manipa – Tahoku. Namun barakhir jadi bangkai akibat dibiarkan begitu saja. (KTA)