KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Kebijakan mengeluarkan Plt itu kewajiban bukan hanya di PAN namun seluruh organisasi apapun.

Hengkangnya sejumlah bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Aru, hingga viral aksi pencopotan atribut partai beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Maluku, Wahid Laitupa angkat bicara.

"Hal ini terkait dengan kebijakan-kebijakan partai dalam membangun sebuah kepentingan besar dalam partainya secara jangka panjang untuk pemilu 2024. Tentu kita mesti mampu mengakomodir tokoh- tokoh mana yang akan kita rangkul," ungkap Laitupa kepada wartawan,  Selasa (19 September 2023).

Menurut anggota DPRD Maluku ini, pihaknya bakal melakukan resuffle terhadap sejumlah kader yang memilih keluar.  Politisi senior itu mengaku, sudah kenal dengan Plt Ketua DPD PAN Aru saat ini, dan juga ternyata pemikirannya itu cukup bagus.

"Ini langkah-langkah strategis partai apapun bentuknya, dan  partai punya kewenangan untuk melihat terobosan demi kepentingan partai. Sehingga terhadap persoalan Plt agar tidak menjadi hal yang tidak bertentangan dengan AD/ART maka Collin kita rekrut masuk menjadi pengurus wilayah PAN lewat resuffle kepengurusan," terangnya.

Terkait proses pleno yang katanya mengusung tiga nama, politisi itu tidak tahu. Kebijakan menentukan Plt itu hak prerogatifnya selalu ketua DPW PAN.

"Sehingga usulan tidak mungkin disampaikan karena mereka itu adalah kader-kader partai yang ada di kabupaten. Kalau seandainya seseorang menduduki jabatan-jabatan strategis sebagai ketua DPD yang definitif memang berdasarkan AD/ART wajib beralamat di ibu kota. Tapi Plt tidak, saya beri contoh seandainya suatu saat nanti saya terkena satu kasus atau melakukan pelanggaran di tubuh parpol berarti yang mesti jadi Plt berasal dari DPP," terang dia.

Plt bukan orang dari daerah tersebut namun setingkat diatasnya. Dilanjutkan, Ia melihat kejadian yang terjadi di Kabupaten Aru bahwasanya Plt itu hanya pelaksana tugas sementara untuk mengisi kekosongan pimpinan partai yang ada disana dalam rangka persiapan DCT  karena tahapan penetapan DCT semakin dekat.

"Tentu kami mengambil kebijakan untuk mengeluarkan Plt dan itu sebuah kewajiban bukan hanya di PAN namun seluruh organisasi apapun," tandasnya.

Laitupa mengaku  optimis dengan elektabilitas PAN Aru, sambungnya, sebagai politisi tentu dirinya optimis soal nanti capaiannya bagaimana tapi optimis itu perlu, bagaimana orang mau jadi politisi tapinl tidak optimis, dan optimis itu biasa untuk membawa satu keberhasilan.

"Kalau saat ini menjadi barometer memang PAN tidak ada kursi di Kabupaten Aru itu dibenarkan, tapi kemudian harus diketahui bahwa kekuatan politik saat ini tidak ada pada parpol saja namun juga ada pada figur. Kepemimpinan PAN kemarin dan hari ini saya yakin berbeda, karena yang saya lakukan adalah pengejaran tokoh-tokoh yang berpengaruh," pungkas wakil rakyat itu. (*/KT)