Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Amboina

Sakit Keras, Tuntutan Mantan Raja Tawiri Tunda

badge-check


Sakit Keras, Tuntutan Mantan Raja Tawiri Tunda Perbesar

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Sidang dengan agenda pembacaan tuntututan JPU atas terdakwa mantan Raja Negeri Tawiri Joseph Tuhuleruw batal dilakukan. Informasinya, hal itu disebabkan terdakwa mengalami sakit keras, dan kini berstatus tahanan kota dalam perkara korupsi pembebasan lahan untuk sarana dan prasarana Lamtamal IX Ambon.

“Tunda sampai hari Kamis depan. Tunggu saja, bocoran tuntutan berapa tahun itu nanti tahu di situ,” ujar JPU Kejati Maluku Ahmad Attamimi kepada Kabar Timur, di PN Ambon, Selasa (28/12).

Attamimi menolak memberi bocoran tuntutannya, di lain pihak penasehat hukum Tuhuleruw mengakui kliennya itu mengalami sakit yang harus memberikannya status tahanan kota oleh majelis hakim Andi Adha Cs. “Intinya klien kami sakit keras, sampai harus di rawat di rumah. Sampai pakai keteter, bayangkan,” ucap pengacara Chres Latupeirissa kepada Kabar Timur, usai sidang tunda tersebut.

Joseph Tuhuleruw ungkap dia, mengalami sakit komplikasi. Alhasil, kliennya itu harus dikeluarkan dari tahanan Rutan Ambon guna mendapat perawatan medis. “Banyak om, mulai dari lever, jantung dan macam-macam. Intinya komplikasi,” akui Latupeirissa.

Joseph Tuhuleruw merupakan terdakwa terakhir yang belum divonis majelis hakim yang dipimpin Andi Adha, beranggotakan Jeny Tulak dan Cristina Tetelepta itu. Tiga terdakwa lainnya, Raja Negeri Tawiri Jacob Nicodemus Tuhuleruw, Jerry Tuhuleruw dan Johana Rachel Soplanit sudah divonis lebih dulu dengan hukuman bervariasi.

Namun menurut Latupeirissa, kliennya tidak seharusnya dituntut dalam perkara ini. Pasalnya uang sebesar Rp 20 juta yang diperoleh dari terdakwa utama perkara ini Jacob Nicodemus Tuhuleruw adalah uang hasil pengurusan surat keterangan tanah (SKT) milik Jacob yang juga Raja Negeri Tawiri itu.

Di persidangan terbukti kalau SKT Jacob Tuhuleruw berdasarkan kepemilikan orang tuanya. Berupa lahan berisi pohon kelapa yang dikelola masyarakat Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat. Namun dalam perkara ini, JPU menyatakan lahan dimaksud merupakan milik Negeri Tawiri, atau negara.

Sebelumnya, penasehat hukum Johana Rachel Soplanit mengaku telah melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi Maluku. Alasannya tanah yang dimiliki Johana ada bukti kepemilikan berupa akta Landraad tahun 1899 dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda. (KTA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pabrik Sagu Pertama Maluku Dibidik Mulai 2027

19 November 2026 - 23:06 WIT

Cegah Pungli, TPI Arumbai Ambon Resmi Terapkan Pembayaran Nontunai

17 November 2026 - 21:04 WIT

Damkar Ambon Gerak Cepat Jinakkan Si Jago Merah di Ahuru

15 November 2026 - 23:47 WIT

Wali Kota Minta CPNS Pemkot Ambon Wajib Pegang Teguh Nilai “BerAKHLAK”

15 November 2026 - 23:35 WIT

Gibran Mundur, Siapa Wapres Pendamping Prabowo?

13 November 2026 - 03:38 WIT

Trending di Nasional