??????????????.???,?????--Wakil Walikota (Wawali) Ambon, Syarif Hadler, mengingatkan seluruh aparatur pemerintah di desa dan negeri, untuk selalu berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan.

Demikian disampaikan Syarif, saat membuka acara Bimbingan Teknis, Nasional Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Serta Peningkatan Kapasitas Leadership Bagi Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa, di Hotel Aston Tropicana Bandung, Selasa (19/10).

Untuk diketahui, Kegiatan ini diikuti Camat, Kepala Desa dan Kepala Pemerintahan Negeri se-kota Ambon beserta staf, ketua dan anggota BPD/Saniri Negeri.

Selain itu, Syarif juga berpesan agar selalu berhati-hati juga dalam melakukan langkah untuk, meminimalisir kesalahan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa di desa/negeri, sehingga hasil yang didapat lebih maksimal.

"Aparatur pemerintah desa dan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK), agar menjaga amanah dan kepercayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas, karena keberadaannya merupakan mekanisme yang melekat secara langsung di dalam aturan pengadaan barang/jasa di desa,”ujar dia.

Wawali juga berharap, agar seluruh peserta dapat mengikuti dengan serius dan sungguh-sungguh materi yang diberikan oleh narasumber, khususnya dalam hal persiapan pelaksanaan pengadaan, tertib administrasi dan hukum pengadaan barang/jasa di desa.

"Karena Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP, telah mengeluarkan aturan yang harus diikuti sebagaimana diatur dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang jasa di desa,”jelasnya.

Dengan adanya regulasi tersebut, Wawali mengungkapkan, bahwa hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan good governance dalam pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa di desa, yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

"Sehingga diharapkan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel, dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat,"ungkapnya.

Syarif menambahkan, kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa, tentunya menjadi prioritas pemerintah daerah. Karena dari sumber daya aparatur yang berkualitas, akan menjadikan dan mendorong terbentuknya Pemerintah desa yang dapat bekerja optimal.

"Serta memberikan langkah yang tepat, untuk dapat mengoptimalkan kapasitas sumber daya aparatur desa, terutama memilih dan menunjuk tim pelaksana, untuk bekerja secara konsisten dan amanah dengan tugas yang diberikan, "paparnya.

“Kegiatan ini sangat penting untuk mensukseskan program pemerintah, mengendalikan pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan di tingkat desa, serta upaya meminimalisir permasalahan yang akan muncul di kemudian hari,"tandasnya.(???)