KABARTIMURNEWS.COM. AMBON- Ketua PGRI Maluku, Nizam Idary Toekan meminta Kemendikbud segera meninjau ulang rencana seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tahap III yang bakal dibuka dalam waktu dekat.

Nizam menilai, kebijakan Kemendikbud membuka seleksi PPPK untuk umum, bakal merugikan Provinsi Maluku pada khususnya. Artinya, jatah guru yang semestinya ditempati masyarakat Maluku, bisa diisi orang dari luar Maluku.

"Percuma saja kita berjuang kuota yang banyak untuk pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan, tapi itu diisi oleh orang dari luar. Jadi seleksi PPPK tahap III perlu ditinjau ulang," kata Nizam dihubungi wartawan, pekan kemarin.

Dia mengatakan, pengabdian orang dari luar Maluku belum tentu sama dengan pengabdian putra-putri Maluku. Mereka dari luar harus membutuhkan penyesuaian yang cukup lama.

Kemudian, jika orang dari luar Maluku lolos dan ditempatkan di daerah 3T misalnya, maka dipastikan pengabdian mereka tak akan bertahan lama. Mereka bisa saja bosan dan cepat-cepat untuk mengurus pindah ke daerah lain.

"Ini yang saya fikirkan. Ya paling cepat itu satu dua tahun mereka sudah urus pindah. Kalau faktanya seperti itu, jelas Maluku yang dirugikan," paparnya.

Nizam mengungkapkan, Kemendikbud tetap pada kebijakannya karena mengutamakan kualitas. Tapi, Kemendikbud juga harus melihat kondisi geografis Maluku.

Banyak faktor yang mempengaruhi sehingga menjadikan kualitas pendidik di Maluku berada di bawah rata-rata. Oleh karenanya, Maluku tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.

Dia mengaku, masalah ini juga akan dibahas bersama DPRD Provinsi. Itu dianggap penting agar ada dukungan baik dari pemerintah dan DPRD untuk disuarakan pemerintah pusat.

"Rencananya juga kami akan menemui DPRD Maluku untuk membahas ini. Sebab ada banyak keluhan pada pelaksanaan PPPK baik soal tingginya passing grade, tingkat kesukaran soal, serta PPP tahap III yang akan dibuka untuk umum," pungkasnya. (KTY)