KABARTIMURNEWS.COM,NAMROLE, - Puluhan warga Desa Waenasing, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), menggelar aksi demo di kantor bupati dan gedung DPRD setempat Selasa (31/8).  Mereka menuntut pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang sudah delapan bulan belum dibayarkan.

Aksi warga ini dikoordinir Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten  Bursel. Pantauan Kabar Tomur, warga dan mahasiswa mendatangi kantor bupati di kawasan kilometer dua, Kota Nameole sekira pukul 12:30 WIT.

Tiba di kantor bupati mengunakan mobil pick up dilengkapi pengeras suara pendemo dikawal sejumlah aparat kepolisian tertahan di pintu masuk. Disebabkan sejumlah personil Satpol PP sudah terlebih dahulu berjaga disana.  Josias Lesbata kemudian melakukan orasi di depan pintu masuk kantor bupati.

Mereka meminta Satpol PP yang berjaga membuka palang masuk ke  halaman kantor bupati. “Tolong buka kita mau masuk. Ini rumah rakyat. Jangan halangi kita,” teriaknya.  Selang beberapa menit setelah melakukan koordinasi, pendemo dijinkan masuk ke halaman kantor bupati.

Pendemo bergantian melakukan orasi meminta Sekda Bursel Iskandar Walla keluar menemui mereka. Pasalnya, Bupati Safitri Malik Soulisa dan Wakil Bupati Gerson Elieser Selsily tidak berada di tempat karena sementara melakukan tugas dinas luar daerah.

Kendati demikian tak satupun pejabat di lingkup Pemkab Bursel menemui pendemo, walaupun saat itu, Sekda berada di kantor. Merasa tidak dindahkan, pendemo bergerak menuju gedung DPRD  yang tak jauh dari kantor bupati.

Tiba  baileo rakyat, mereka di sambut Ketua DPRD Bursel Muhajir Bahta dan tiga anggota DPRD lainnya masing-masing Ahmad Umasangadji, George Latuwael, serta Asriyadi Tomia.

Dihadapan wakil rakyat ini pendemo mengeluh sudah  delapan bulan belum menerima BLT. Sementara bantuan tersebut diharapkan masyarakat. “Masyarakat desa Waemasing sudah delapan bulan belum terima BLT. Ini kan mustahil,” beber Lesbata dalam orasinya

Ia meminta DPRD memangil Kepala Desa Waemasing Samsudin Bugis ,Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat dan dinas teknis lainnya terkait penyaluran BLT. “Aturan terkait penyaluran BLT harus diterapkan dengan baik,”pintanya.

Setelah orasi, pendemo membaca tuntutan.  Pertama meminta DPRD Bursel menyurati Pemkab dalam hal ini bupati dan wakil bupati, dinas terkait, yakni Sosial, PMD, Capil, Beppeda, camat pendamping desa, kepala desa, TNI-Polri untuk ada dalam satu forum guna membahas panduan penyaluran BLT.

Kedua, DPRD Bursel lebih tegas mengawal hak- hak masyarakat khusus masyarakat desa Waemasing dan seluruh masyarakat Bursel  yang ada di enam kecamatan. Ketiga, menyurati kepala desa Waemasing sesegera mungkin menyalurkan BLT kepada masyarakat desa Waemasing dan anak dusun.

Keempat, bila poin-poin ini tidak ditindaklanjuti, kita akan menduduki kantor bupati dan DPRD. Usai membaca tuntutan, pendemo menyerahkan tuntutan dan di terima langsung Ketua DPRD.

Di hadapan pendemo Bahta menyampaikan terimakasih karena sudah hadir di DPRD. “Hari ini saya sampaikan terimakasih karena masyarakat desa Waemasing sudah hadir di DPRD,” tandas politisi Partai Nasdem tersebut.

Menurutnya kehadiran warga Desa Waemasing menyampaikan aspirasi terkait penyaluran BLT, sehingga pihaknya bisa mengetahui.”Aksi ini kita bisa mengetahui apa yang terjadi di masyarakat terutama di Desa Waemasing,” ungkapnya.

DPRD lanjut dia akan menindaklanjuti keluhan masyarkat Desa Waemasing dengan mengundang pihak- pihak terkait yakni kepala desa, Dinas PMD dan juga instansi terkait lainnya untuk membicarakan masalah ini.

“Kita akan menggelar rapat untuk membahas masalah ini. Karena BLT merupakan bantuan pemerintah yang dikucurkan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Maluku dan juga di kabupaten Buru Selatan,”tutupnya.

Setelah mendengar penjelasan itu, para pendemo kemudian meninggalkan kantor DPRD Kabupaten Bursel dengan tertib dikawal aparat kepolisian. (KTL)