KABARTIMURNEWS.COM,AMBON – Modal popularity, likeability dan elektability saja tidak cukup, harus disokong oleh pendanaan yang memadai bagi seorang kandidat calon presiden maupun wakil presiden untuk masuk dalam gelanggang kontestasi.
Di Amerika Serikat sendiri yang hanya memiliki dua partai politik di house of representative, Partai Demokrat dan Republik, para kandidat capres dituntut untuk harus bertarung dengan modal yang besar sebagai salah satu syarat untuk menggalang dukungan yang lebih besar dari pemilih di grassroots.
Besarnya findrising yang harus disiapkan oleh seorang kandidat membuat siapapun yang maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden harus menggalang dukungan dana untuk mencukupi segala kebutuhan operasional konsolidasi politiknya untuk membangun komunikasi yang simetris maupun asimetris.
Komunikasi simetris itu berkaitan dengan upaya menggalang dukungan partai politik, sedangkan asimetris itu berkaitan dengan political campaign, dimana seorang capres maupun cawapres harus turun berkampanye di daerah-daerah untuk menyampaikan program serta platform kebijakan pemerintahan yang akan dilakukan andaikan terpilih sebagai presiden maupun wakil presiden.
Pertanyaannya, seorang kandidat capres itu dapat dana sebanyak itu dari mana? Sepanjang pengalaman pemilu di negara-negara di dunia, kekuatan pemodal itu seringkali mengisi post-post penting dalam peta kontestasi politik, seperti misalnya, menjadi penyuplai sekaligus penyokong dana bagi para kandidat. Bahkan di Amerika, lobi-lobi politik sangat gencar dilakukan antara kandidat dan pengusaha dalam membangun sebuah kesepakatan politik.
Salah satu kelompok lobi yang paling berpengaruh di Amerika Serikat adalah American Israel Public Affairs Commite (AIPAC) yang merupakan sebuah jaringan lobi Israel di Amerika. Jaringan inilah yang menjadi penyokong bagi para kandidat yang akan bertarung di pilpres.
Cash yang sama juga terjadi di Indonesia. Peran para oligark sangat kuat sekali. Setiap kali ada pemilu pasti kelompok-kelompok pemodal atau bangkir pemilu ini memainkan perannya dengan sangat baik. Target mereka jelas, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
Praktek oligarki politik ini sudah menyubur di Indonesia sejak lama. Di rezim Orde Baru misalnya, hubungan gelap antara rezim Soeharto dengan para pemodal sangat intens terbangun. Keduanya saling membangun kerjasama dalam berbagai aspek kepentingan. Tentu, kerjasama ini punya benefit yang besar bagi keduanya.
Tugas pemodal adalah menyokong pemerintahan Soeharto dengan segala resource yang mereka miliki, dan tugas pemerintah adalah memberikan privilige dalam bentuk lisensi dan konsesi yang menggiurkan bagi para kelompok pemodal ini.
Fenomena rent-seeking ini tidak ikut tenggelam saat Soeharto tak lagi berkuasa. Dia bertransformasi, dan beradaptasi dengan setiap penguasa baru yang mimimpin negeri ini. Siapapun presidennya, pasti kelompok pemodal ini selalu hadir mengsupport. Jaringannya masih yang itu-itu saja, kebanyakan pemain lama yang ikut menikmati kue kekuasaan di era orde baru namun tak ikut tumbang bersama Soeharto.
Mereka adalah rent-seekers yang punya kekuatan luar biasa. Jaringan mereka sudah terlembaga, sehingga punya pengaruh yang kuat dalam mengintervensi para pengambil kebijakan, bahkan presiden sekalipun mampu mereka pengaruhi.
Targetnya sudah pasti berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya negara. Bagi para pengusaha ini, tak ada istilah makan siang gratis. Konstribusi yang mereka berikan saat pilpres memiliki impact yang sebanding. Kompensasi yang harus dibayar tentu berkaitan dengan konsesi dan lisensi dalam mengelola sumberdaya alam maupun mengelola proyek-proyek APBN diberbagai sektor kementerian.
Pilpres 2019 yang baru saja selesai kita gelar memiliki resonansi dan fenomena yang kurang lebih sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Peran para oligark sangat kental terlihat dikedua pasangan capres dan cawapres.
Di kubu Jokowi maupun Prabowo sama-sama disokong oleh pengusaha dan kekuatan oligarki yang memiliki jaringan luas. Meskipun pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin memiliki sokongan paling besar, karena status Jokowi sebagai incumbent yang punya akses langsung ke semua kekuatan pemodal, tapi Prabowo juga memiliki jaringan pengusaha yang mampu menopang segala biaya operasional konsolidasi politiknya semasa kampanye.
Salah satu kekuatan pemodal yang menopang Prabowo adalah keluarga Cendana. Sebagai ex-keluarga Cendana yang sampai saat ini masih memiliki hubungan baik dengan keluarga cendana, khususnya mantan istri Prabowo, Titiek Soeharto, membuat mantan Danjen Kopassus ini seperti mendapat karpet merah dari kerajaan Cendana yang memiliki resources melimpah.p
