KABARTIMURNEWS.COM, AMBON- Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Eropa III, Ditjen Amerika dan Eropa mendorong percepatan eskpor ikan karang ke Eropa Timur dari Maluku.

Hal ini ditandai dengan rapat bersama Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya, investor lokal, PLN dan PT Pertamina (Persero) di kantor Gubernur Maluku, Ambon pekan kemarin.

Direktur Eropa III, Ditjen Amerika dan Eropa, Adrian Wicaksono, mengatakan pertemuan tersebut, membahas potensi perikanan di Maluku, khususnya di Kabupaten MBD yang kaya akan potensi ikan karang.

Menurutnya, ikan karang memiliki pasar yang sangat luas, khususnya di Eropa Timur.

“Tahun 2018 sudah ada permintaan, dan sudah ada keinginan pengusaha Maluku mengambilnya di MBD, tapi karena banyak kendala, baik itu listrik, transportasi, akhirnya susah, padahal ikannya melimpah,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berinisiatif dengan beberapa koperasi perikanan, bertemu Pemprov Maluku untuk mendorong percepatan eskpor.

“Kita rapat melibatkan beberapa pihak, baik itu PLN, karena mereka butuh listrik untuk coldstorage, dan PLN sudah menyetujui,” ucap Adrian.

Adrian mengatakan, pihaknya hanya membuka pasar, membantu Pemda mengkomunikasi dan membawa hal ini ke level pusat.

“Hasilnya sudah ada sinergi antara koperasi pengusaha perikanan di sini untuk saling membantu. Satu membangun coldstorage, penerbangan, Pemda siap untuk mempromosikan. Kita dari Kemenlu juga membantu berkoordinasi dengan Telkom untuk membangun telekomunikasi, Pertamina untuk membantu BBM satu harga karena ini akan membangkitkan pulau-pulau kecil,” tuturnya.

Upaya yang dilakukan ini, menururutnya, akan membuka birokrasi, peluang dan maindset. “Yang tadinya hanya dijual secara lokal dengan harga murah, dimakan, diasinkan, dibuang, sekarang mereka ada harapan bagi masyarakat, agar ikan tersebut dijual dengan harga mahal, hidup lebih sejahtera,” tandas Adrian.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy mengatakan, rapat tersebut dalam rangka mendorong pengelolaan perikanan terpadu di MBD untuk ekspor ikan.

Untuk itu, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan diantaranya, dukungan infrastruktur, kelistrikan, transportasi, telekomunikasi dan sistem perangkat hukum. Dan membutuhkan kehadirian Bea Cukai, Balai Karantina, kesiapan penanganan mutu secara terpadu, dan Pemkab MBD.

”Mereka memiliki respon yang sangat luar biasa dan yang paling utama bagaimana membina hubungan dari para pengusaha/investor. Mengingat dukungan dari Direktorat Eropa dan Amerika (Kemenlu) sudah bejalan dengan baik, dengan harapan ke depan bisa berkelanjutan,” pungkasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten MBD, DJ. W. Lapiopa, mengungkapkan akan melakukan pemberdayaan, pelatihan terhadap nelayan, bantuan sarana produksi penguatan kelembangaan.

“Produksi ikan demersal di MBD selama kurun waktu empat bulan terakhir ini sudah mencapai 200 ton. Untuk itu dibutuhkan sarana prasarana dalam menampung produksi, sehingga kualitas tetap terjaga. Sarana-prasarana ini juga harus dibangun di pulau-pulau yang memiliki produksi, baik itu Lirang, Marsela, dan Luang,” tutupnya. (RUZ)