Rencana Pembangunan Jembatan Temadore Jangan Sekedar Wacana

KABARTIMURNEWS.COM,TERNATE, 13/8 (ANTARA) - Masyarakat di Kota Tidore mengharapkan jembatan Temadore (Ternate, Maitara dan Tidore) yang menghubungkan warga di Kota Tidore, Pulau Maitara dan Pulau Ternate, Maluku Utara (Malut) yang bisa dipercepat sehingga tidak menjadi sekedar wacana.

“Kami sangat mengharapkan rencana pembangunan jembatan Temadore yang sudah diusulkan masuk sebagai proyek strategis nasional itu dapat direalisasikan, karena akan memberi manfaat bagi masyarakat di Pulau Tidore, Maitara dan Ternate,” kata salah seorang tokoh masyarakat di Tidore Riswan di Ternate, Selasa.

Menurut Riswan, percepatan pembangunan jembatan Temadore bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di tiga wilayah tersebut, karena mobilitas masyarakat, barang dan jasa akan semakin lancar dibanding saat ini menggunakan transportasi laut yang sering terganggu terutama saat cuaca eksrim.

Masyarakat Tidore dan Maitara tambah Riwsan, yang akan memasarkan produk pertanian atau perikanan ke Ternate tidak lagi harus mengeluarkan biaya penyeberangan yang cukup mahal, sehingga bisa menekan harganya jualnya kepada konsumen di Ternate.

Menurut catatan, jarak Pulau Ternate dengan Maitara sekitar 1 Km, sedangkan dari Pulau Maitara ke Tidore Kepulauan sekitar 300 meter, sehingga secara teknis pembangunan jembatan untuk menghubungkan ke tiga pulau itu tidak terlalu sulit.

Sebelumnya Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba memastikan rencana pembangunan jembatan Temadore itu bukan sekedar wacana, karena sudah diusulkan ke pemerintah pusat untuk dimasukan proyek strategis nasional.

Pemprov Malut bersama Pemkot Ternate dan Pemkot Tidore Kepulauan sudah melakukan berbagai langkah terkait dengan rencana pembangunan jembatan Temadore itu, seperti survei dan kajian teknis, termasuk kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp30 triliun.

Meski begitu, Gubernur belum bisa memastikan kapan rencana pembangunan jembatan Temadore itu akan dimulai karena terkait dengan kesiapan anggaran dari pemerintah pusat. 

(AN/KT)