Sekilas Info

Manager PT PIP Lolos Dari Jerat Hukum?

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Anomali atau keanehan penegakkan hukum kembali terjadi. Perkara dugaan pelanggaran UU yang mengatur lingkungan hidup yang melibatkan PT Prima Indo Persada (PIP) di Gunung Botak, Kabupaten Buru, manager perusahaan tersebut, Jo Paulus Henry Yohan bakal lolos dari hukuman pidana.

“Penanganan kasusnya, hanya badan hukumnya yang dijadikan tersangka. Sementara pelaku, setidaknya pimpinan perusahaan, pejabat maupun yang ikut terlibat dan banyak-banyak itu tidak,” beber sumber Kabar Timur, Kamis, kemarin.

Sumber LSM ini mengaku ikut memantau perkembangan penyidikan perkara yang telah sampai di tahap penuntutan itu di Kejaksaan Negeri Namlea Kabupaten Buru. Bocoran yang diperoleh pihaknya, kata sumber secara jelas, hanya meminta pertanggungjawaban PT PIP selaku badan hukum.  

“Sudah sampai di tahap penuntutan di Kejari Namlea Kabupaten Buru, nanti hanya badan hukumnya yang ganti kerugian negara dengan denda. Sebenarnya pimpinan perusahaan atau orang dinas Pemda Provinsi dan Kabupaten juga bisa kena. Tapi ini tidak lagi,” papar sumber.  

Tentu saja, kata sumber, beralihnya status tersangka yang tadinya antara lain pimpinan PT PIP Jo Paulus Henry Yonan, ke badan hukum perusahaan tersebut sangat disesalkan. Menurut dia, masyarakat di daerah itu yang telah dirugikan akibat aktivitas PT PIP, namun para pelakunya tidak dikenai ancaman pidana.

Sementara itu Kajari Namlea Sedia Ginting SH dihubungi melalui telepon selulernya untuk konfirmasi belum berhasil diperoleh penjelasannya. Nomor telepon Sedia Ginting memang berdering namun tidak diangkat oleh yang bersangkutan, pesan singkat yang disampaikan juga tidak direspon.

Sebelumnya diberitakan, pihak Ditreskrimsus Polda Maluku akhirnya menetapkan Jo Paulus Henry Yonan, selaku tersangka. Pimpinan PT PIP yang pernah beroperasi di Gunung Botak ini dipastikan dimejahijaukan oleh Kejari Namlea selaku terdakwa perkara pencemaran lingkungan hidup. 

Dengan begitu setelah berkasnya dikembalikan penyidik Ditreskrimsus ke jaksa penuntut, maka Jo Paulus Henry Yohan, mewakili PT PIP sisa menunggu waktu dihadapkan ke Pengadilan Negeri Ambon. 

“Hanya tunggu JPU menyelesaikan hal-hal administratif saja, seperti penyusunan dakwaan dan sebagainya sebelum limpah ke pengadilan,” ungkap Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette kepada Kabar Timur, Selasa (14/5) lalu.

PT PIP diproses hukum karena diduga melakukan open dumping atau pembuangan limbah B3 ke lingkungan sekitar dan mengelola limbah beracun, namun semua tanpa ijin. Berikutnya PT PIP tidak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, sebagaimana aturan pengelolaan limbah B3.

Dengan kasus tersebut PT PIP diduga melanggar Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 Jo Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti disampaikan Kabid Humas Polda Maluku M Roem Ohoirat sebelumnya. Sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/N 25/I/2019/Bareskrim, tanggal 7 Januari 2019.

PT PIP yang beralamat di Jalur H Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Waelata Namlea, Kabupaten Buru, dalam laporan itu dilaporkan mengelola lingkungan secara tidak benar. Sebanyak 26 orang diperiksa sebagai saksi terdiri dari karyawan PIP, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi Maluku, dan 5 ahli yaitu puslabfor, lingkungan hidup, korporasi, dan hukum pidana.

“Dari pemeriksaan saksi-saksi, para ahli, dan gelar perkara, bahwa kasus tindak pidana dibidang lingkungan hidup diduga dilakukan oleh tersangka badan usaha PT PIP yang diwakili oleh Ka. Project Manager Jo Paulus Henry Yohan,” tandas Ohoirat pasca penetapan Jo Paulus Henry Yohan selaku tersangka.

Selain PT PIP, Ditreskrimsus Polda Maluku juga menetapkan Mintaria Loesiahari sebagai Direktur Utama (Dirut) PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS), sebagai tersangka. Mintari Loesiahari mewakil PT. BPS dijadikan tersangka dibidang pertambangan oleh penyidik subdit V tipidter Bareskrim Polri pada Januari 2019.

Ijin penataan dan rehabilisasi sungai Anahoni, kawasan Gunung Botak dari limbah kimia berbahaya, justru melenceng dan malah melakukan aktivitas pertambangan emas. Sayangnya, Kejati Maluku belum mengkonfirmasikan proses hukum lanjutan terhadap Mintari Loesiahari seperti apa. (KTA)

Penulis:

Baca Juga