KABARTIMURNEWS.COM, Gangguan pertumbuhan tinggi badan anak sejak masih balita hingga berusia dua tahun atau stunting selama minim perhatian masyarakat.

Padahal salah satu faktor pemicu kekrdilan (stunting) adalah asupan gizi yang tidak memadai semenjak balita, sehingga kebanyakan masyarakat umum hanya lebih mengetahui penyakit busung lapar saja yang berkaitan erat dengan masalah kurang gizi atau gizi buruk.

Hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan RI menyebutkan jumlah balita kerdil di Maluku mencapai 34,1 persen dari setiap kelahiran bayi dan ukup mencengangkan.

Kondisi ini sebenarnya dipicu berbagai faktor mulai dari keberadaan keluarga yang ekonominya masih rendah, asupan gizi bagi ibu hamil maupun anaknya yang minim hingga penyusunan program pemberdayaan dari berbagai sektor oleh pemerintah yang belum terlalu menyentuh.

“Kalau angka balita kerdil di Maluku disebutkan mencapai 34,1 persen maka itu sangat mengkhawatirkan, karena bila 30 persen dari 100 bayi yang lahir maka ada 30 balita yang masuk kategori kerdil,” kata Sekretaris Komisi D DPRD Maluku, Temy Oersipuny di Ambon, kemarin.

Kondisi itu merupakan persoalan yang serius. Negara membutuhkan anak-anak bangsa yang cerdas serta berprestasi dan sudah memiliki tingkat pertumbuhan yang normal dan sehat sejak masih balita. 

Dia terkejut dan merasa tidak masuk akal dengan penyajian data Kemenkes RI atas hasil riset pada balita di Maluku. 

“Dilihat secara kasat mata nampaknya tidak seperti begitu, dan pertanyaannya apakah data ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak,” kata Temy.

Namun di sisi lain, bila data yang disajikan ini memang benar dan sesuai fakta di lapangan maka DPRD harus bersikap serius, begitu juga dengan dinas/instansi terkait.

Politikus Partai Hanura ini menyambut positif langkah pemerintah pusat dan daerah yang memberi perhatian pada masalah kekerdilan anak, termasuk menunjuk isteri Gubernur Maluku, Widya Pratiwi Ismail sebagai Duta Parenting (pengasuhan anak).

“Legislatif berharap dengan adanya penunjukan ketua tim penggerak PKK Provinsi Maluku sebagai Duta Parenting bisa membuat program-program yang menyentuh langsung masyarakat termasuk para ibu hamil agar masalah ini bisa diatasi secara bertahap,” katanya.

Duta Parenting Maluku, Widya Pratiwi mengatakan kekerdilan merupakan ancaman bagi pertumbuhan anak-anak Maluku sehingga dirinya bertekad selama lima tahun ke depannya akan berupaya untuk mengadvokasi masyarakat dan pemerintah daerah guna menurunkan angka kekerdilan.

Caranya, selaku ketua tim penggerak PKK tingkat provinsi akan melibatkan anggota tim penggerak PKK di 11 kabupaten/kota untuk bergerak bersama, karena pencegahan kekerdilan juga berkaitan dengan enam program pokok PKK di Maluku.

“Kenapa saya mau dijadikan Duta Parenting cegah kekerdilan, karena saya melihat ada 34,1 persen kekerdilan di Maluku. Ini merupakan ancaman bagi anak-anak Maluku dan diharapkan dalam lima tahun mendatang angka kekerdilan tidak lagi mengalami kenaikan,” kata istri Gubernur Maluku, Murad Ismail ini.

Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi pencegahan kekerdilan kepada masyarakat di tiga kabupaten yang memiliki angka cukup tinggi, yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat serta Kabupaten Kepulauan Aru.

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana mencegah kekerdilan kepada anak yang dimulai dari menjaga kesehatan dan kecukupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan.

“Pastinya saya akan menggerakkan kader-kader PKK untuk pencegahannya.. Dalam waktu dekat setelah HUT PKK, kita akan turun ke tiga lokasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat,” ujarnya.

Kekerdilan merupakan gangguan pertumbuhan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Gangguan tersebut berkaitan dengan asupan gizi dan berbagai faktor lainnya, termasuk perilaku dan lingkungan, salah satunya adalah pola asuh.

Pencegahan kekerdilan menjadi isu penting yang tengah digalakkan oleh Kemenkes, karena berdampak pada pembentukan otak dan tingkat kecerdasan berpikir anak.

Angka rata-rata kekerdilan nasional 30,2 persen per jumlah kelahiran dan saat ini Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur berada pada posisi tertinggi di Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dr. Meykal Pontoh menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku telah fokus pada program pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pencegahan kekerdilan yang menyentuh langsung lapisan masyarakat terbawah, yaitu keluarga.

Menurut dia, selama ini kelemahan di Maluku ada pada koordinasi lintas sektoral sehingga Duta Parenting akan menjadi advokasi, yakni melakukan pendekatan kepada pemda di kabupaten/kota sampai ke jajaran terbawah.

Apalagi ada Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru yang angkanya cukup tinggi. (AN/KT)