KABARTIMURNES.COM, AMBON – Komitmen Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur, Barnabas Orno merombak birokrasi masih setengah hati.
Tidak terlihat kejutan besar dalam struktur “kabinet” pasangan dengan slogan Maluku baru ini. Belum terlihat penyegaran atau peremajaan wajah birokrasi. Buktinya, perombakan birokrasi di Pemerintah Provinsi Maluku masih didominasi wajah lama.
10 pejabat eselon II resmi dirotasi. Pelantikan dan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama ini berlangsung di aula lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (23/7).
Perombakan birokrasi ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor 114 Tahun 2019 Tertanggal 22 Juli 2019. Martha Nanlohy, mantan Kepala Dinas ESDM Maluku digeser sebagai Kepala Kesbangpol.
Posisi Kepala Dinas ESDM dijabat Fauzan Khatib yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayaanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Maluku. Posisi yang ditinggalkan Khatib, diisi oleh Syuryadi Sabirin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPSDM Provinsi Maluku.
Habiba Saimima, mantan Kepala Dinas Pariwisata menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kembali dijabat Zulkifli Anwar yang sebelumnya mengisi posisi yang sama pada masa kepemimpinan Gubernur Said Assagaff.
Lutfi Rumbia yang digantikan Zulkifli digeser sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan. Kasrul Selang yang sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan menggantikan Zulkifli Anwar.
Justini Pawa, mantan Direktur RSUD Dr. Haulussy menempati jabatan baru sebagai Kepala Biro Perekonomian. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kini dijabat Ronny Tairas. Sedangkan Poppy Bachmid menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Bachmid sebelumnya Kepala KORPRI Maluku.
Gubernur Murad Ismail mengatakan pergantian di tubuh birokrasi Pemprov Maluku dibawah kepemimpinannya melalui proses assesment sehingga mendapatkan hasil yang baik. “Kita cek betul, kan ada assesment, tidak semua kita masukin, hanya yang lulus dengan hasil yang baik. Kita pelan-pelan (rombak birokrasi),” jelasnya.
Dia memastikan tidak ada istilah anak tiri dalam tubuh birokrasi yang dipimpinnya. “Tidak ada anak tiri, jangan kalian pikir saya tidak suka dengan yang ini yang ini, tidak. Semua sudah saya maafin. Dulu-dulu lawan kita semua sudah kita maafin. Jadi pemimpin itu jangan telinga tipis, jangan terburu-buru dalam menentukan sikap, mengambil kebijakan itu jangan terburu-buru tapi harus betul kita bijak. Pemimpin itu harus punya karakter dan strategi,” kata Murad.
Dalam menentukan posisi pejabat teras Pemprov Maluku, kata Murad, kerap memanggil mereka untuk berbincang dan diberi arahan dalam menjalankan tugas. “Saya panggil, saya suruh bikin begini, nggak jalan-jalan. Setiap tiga bulan saya akan progres semua OPD saya , karena semua pekerjaan kita untuk masyarakat, bukan untuk saya, keluarga saya maupun kelompok saya,” sebutnya.
Menurutnya, pejabat yang posisinya diganti pun diganti dengan posisi jabatan lainnya. “Beberapa yang kita gantikan, kita ganti dengan jabatan baru. Mungkin dia belajar di situ biar lebih matang baru kita tarik balik, asal dia bisa menunjukkan profesionalisme. Percaya sama saya,” imbuhnya.
Sebelumnya, dalam sambutannya Gubernur mengatakan pergantian pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan bagian dari penataan birokrasi Pemprov Maluku sebagai impelementasi visi misi Gubernur-Wagub Maluku periode 2019-2024.
Pergantian ini, kata dia, melalui sistem pertimbangan yang obyektif dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki sehingga program Pemda Maluku dapat diakselerasi secara objektif dan efisien sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Maluku.
“Penataan birokrasi ini sudah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mendapatkan rekomendasi dari KASN dan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri,” sebutnya.
