Pemerintah Acuhkan Perdamaian Hitu-Wakal

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Keinginan masyarakat Negeri Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, untuk bisa leluasa melintasi jalan raya Negeri Hitu belum diketahui kapan bisa terlaksana. Sampai detik ini, hubungan dua desa bertetangga itu masih renggang buntut dari konflik warga 2017 lalu.

Raja Negeri Wakal, Ahaja Suneth mengatakan, untuk terciptanya kedamaian yang hakiki, tentunya dibutuhkan campur tangan pemerintah. Tapi, upaya-upaya menuju ke arah itu yang dilakukan oleh masyarakat kedua desa belum direspon oleh pemerintah daerah.

“Dua tahun lebih, angkot milik pengusaha di Wakal terparkir di garasi. Sebab mobil orang Wakal tidak diijinkan lewati jalur Hitu. Upaya untuk kami bisa lewat selalu dilakukan. Tapi pemerintah diam dan terkesan acuh dengan persoalan ini,” kesal Suneth kepada Kabar Timur di Ambon, kemarin.

Dia mengatakan, menggunakan jalan umum adalah hak untuk setiap warga negara Indonesia. Tapi di Leihitu, khususnya di jalan umum Negeri Hitu, mobil angkot milik warga Wakal tidak diijinkan melintas.

“Pemerintah diam berarti pemerintah lebih suka lihat warga di Leihitu bertikai. Sebab bukan saja Hitu-Wakal tapi juga Negeri Lima-Seith, Larike-Wakasihu dan lainnya. Padahal ini kan tidak boleh. Tugas pemerintah harus menjaga wilayahnya tetap aman,” tegas dia.

Pengusaha mobil angkot di Wakal, Jakaria Nakul mengatakan, Pemkab Malteng maupun Pemprov Maluku harus bisa menyelesaikan persoalan ini. Sebab, masalah yang berlarut-larut tentu akan melahirkan sesuatu yang tidak diharapkan bersama di kemudian hari.

“Orang punya batas kesabaran. Kalau tidak ada inisias untuk menyelesaikannya, bisa saja orang bosan lalu konflik dua negeri pecah lagi. Kita kan tidak tahu ked epannya seperti apa. Makanya pemerintah jangan acuh,” tegasnya.

Akibat dilarang melintasi jalan raya di Negeri Hitu, hampir tiga tahun Angkotnya berhenti beroperasi. Padahal Angkot itulah yang bisa mendatangkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

“Sekarang ini kerjanya hanya pergi ke hutan. Mobil tidak lagi beroperasi. Beta harap pemerintah bisa lihat masalah ini secepatnya sehingga katong deng orang Hitu bisa damai seperti sedia kala,” ucapnya dengan dialeg Ambon.

Tokoh masyarakat Wakal, Hasan Wael meminta Gubernur Maluku, Murad Ismail bisa menyelesaikan keretakan hubungan antara Wakal-Hitu. Apalagi, dalam setiap kesempatan di Leihitu, Gubernur selalu menyatakan bahwa dirinya adalah anak asli Leihitu. “Sudah berulang kali kami memohon dari pemerintah untuk menyikapi masalah kami. Tapi jika masih tidak dipedulikan juga, berarti komitmen pemerintah untuk menjaga kamtibmas di Maluku aman dan damai hanya omong kosong,” kritik Wael. (MG3)