KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Tiga dari 12 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku meraih nilai jelek pelayanan publik tahun 2018.

Ketiga OPD ini adalah Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Maluku.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku, Hasan Slamet, bahkan mengungkapkan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Maluku memiliki nilai paling jelak se-Indonesia. “Yang paling urgent punya nilai jelek adalah ESDM, Perhubungan dan PTSP. Bahkan PTSP adalah yang terburuk se-Indonesia,” ungkap Slamet di Ambon, kemarin.

Di Maluku sebut dia, baru Kota Ambon yang sudah mencapai zona hijau. Sementera Pemerintah Provinsi Maluku bersama 10 kabupaten/kota lainnya masih dalam zona kuning dan merah.

Slamet menyarankan, harus ada pembenahan sebelum Ombudsman kembali melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2019. “Saya mengimbau kepada Plh dan gubernur, ke depan menginstruksikan 12 OPD segera melakukan pembenahan sehingga tidak terlambat lagi seperti tahun-tahun lalu,” sarannya.

Oleh karena itu sebutnya, setelah atau sebelum pelantikan gubernur, harus dilakukan pembenahan. “Karena akhir Maret ini sudah ada pendampingan dari pusat diundang untuk seluruh provinsi di bagian timur Indonesia untuk bermusyawarah di Papua melakukan pendampingan dan persiapan Ombudsman turun melakukan penilaian kepatuhan. Awal April harus ada kesiapan, Mei Ombudsman sudah bisa melakukan pendampingan. Ketika Juni-Juli tidak dapat berkomunikasi lagi karena kita akan turun secara senyap melakukan penilaian. Oleh karena itu kapan lagi (OPD) mau melakukan persiapan menyambut kepatuhan itu,” sentilnya.

Ombudsman kata Slamet sudah sering koordinasi dengan Pemprov Maluku. “Kita sering bicara koordinasi, tapi belum ada jalan keluarnya. Jadi jangan hanya kumpul saja, tapi harus bisa melihat kekurangan-kekurangan di mana. Misalnya wcbelum bagus atau ada wc tapi tidak ada air, terus untuk orang difabel, belum sesuai SOP, visi misi yang harus terpampang, itu hal-hal kecil yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Karena itu, Slamet kembali mengingatkan harus ada perbaikan. “Mengapa provinsi lain lajunya begitu bagus dan mendapatkan kepatuhan tinggi, tapi Maluku sebagai satu dari delapan provinsi pembentuk republik ini kok bisa masih di zona kepatuhan sedang,” kritik Slamet. (RUZ)