KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Terhitung Januari-Maret 2019, persoalan gizi buruk di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ditemukan delapan kasus. Hal ini bisa saja meningkat jika Pemerintah Kabupaten SBT tidak memberikan penanganan serius.

“Ini bagian dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan gagal mengupdate persoalan masyarakat di SBT. Bayangkan, baru tiga bulan berjalan sudah delapan kasus, bagaimana jika sampai penghujung tahun 2019,” kata Anggota DPRD Maluku, Contansius Kolatfeka kepada Kabar Timur di Ambon, kemarin.

Menurutnya, persoalan gizi buruk di kabupaten bertajuk “Ita Wotu Nusa” bukan hal baru. Tahun-tahun sebelumnya, masalah ini sudah dialami masyarakat, bahkan ada yang meninggal dunia. Namun, hingga kini belum diatasi dengan baik. Dinkes SBT masih lemah mendeteksi persoalan tersebut.

“Minimal harus ada program-program yang menyentuh masyarakat di SBT, terutama soal penanganan gizi buruk. Karena masalah gizi buruk di SBT sudah kerap terjadi dan bahkan banyak yang meninggal dunia,” sesal Kolatfeka.

Legislator daerah pemilihan SBT itu menyatakan, terlepas menjadi tanggung jawab Dinkes SBT, Dinkes Provinsi Maluku juga harus intens melakukan koordinasi dengan pihak terkait di SBT sehingga bersinergi dalam penanganan gizi buruk. “Ini memang menjadi wilayah otonom SBT. Namun Dinkes Maluku untuk lintas sektor semua kabupaten/kota di Maluku. Karena itu minimal harus disiaplam program penanganan gizi buruk agar masalahnya perlahan teratasi. Yang terjadi, setelah ada korban jiwa, Dinkes baru serius menangani hal tersebut,” kritik dia.

Kolatfeka menegaskan, setiap anak bangsa punya hak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Namun, jika kemudian perhatian itu minim, diduga ada proses pembiaran terhadap hak martabat manusia.

“Setiap anak bangsa tanpa terkecuali berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Untuk itu Dinkes SBT maupun Dinkes Maluku secepatnya menangani masalah yang kini dialami masyarakat SBT,” tegas Kolatfeka. (MG3)