KABARTIMURNEWS.COM, NAMROLE - DPRD Kabupaten Buru Selatan melakukan konsultasi dan koordinasi pembentukan Kejari Namrole dengan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.

Kedatangan wakil rakyat asal Bumi Fuka Bipolo itu diterima Kepala Biro Perencanaan, Kasubag Ortala dan sejumlah jajaran di Kejagung, Kamis (14/2).

“Pada dasarnya kami melakukan konsultasi dengan Kejagung terkait pembentukan Kejari Namrole,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bursel, Gerson Selsily dihubungi Kabar Timur melalui telepon selulernya, kemarin.

Dari hasil konsultasi tersebut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah Bursel, yakni kesiapan lahan untuk pembentukan Kejari Namrole. Begitu juga lembaga-lembaga vertikal harus dibangun di Ibu Kota Kabupaten Bursel, misalnya, Polres maupun Pengadilan Negeri.

“Dewan akan bersama-sama dengan pemernitah daerah untuk berjuang bisa menyiapkan fasilitas-fasilitas vertikal yang lain seperti Polres dan Pengadilan Negeri. Polres juga kita sudah dorong untuk dibentuk di Buru Selatan,” terangnya.

Kejagung merespon positif niat baik DPRD Bursel untuk membentuk Kejari Namrole. “Kejagung merespon positif apa yang kami perjuangkan. Tetapi memang ada beberapa hal seperti yang saya jelaskan di atas untuk dipenuhi terutama lahan yang sudah bersertifikat untuk dihibahkan ke Kejagung untuk pembentukan Kejari di Namrole,” jelas Selsily.

Langkah DPRD kata politisi Partai Demokrat ini Kejari dibangun di Namrole agar efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, memperpendek  rentang kendali pelayanan di bidang hukum di wilayah Bursel. “Ini yang menjadi landasan kami untuk mendorong percepatan pembentukan Kejari di Namrole,” pungkas dia. (KTL)