Sekilas Info

Pemkab Malra Serahkan DIPA 2019 ke KPPN Tual

Wakil Bupati Malra Peterus Beruatwarin menyerahkan DIPA tahun anggaran 2019 kepada Kepala KPPN Tual Eko Winarso di kantor KPPN, Selasa (18/12)

KABARTIMURNEWS.COM,  LANGGUR - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual.

Penyerahan DIPA dilakukan oleh Wakil Bupati Malra Peterus Beruatwarin kepada Kepala KPPN Tual Eko Winarso di kantor KPPN, Selasa (18/12).

Pada kesempatan itu, Winarso mengungkapkan penurunan anggaran untuk Kabupaten Malra. "Untuk nilai anggaran tahun 2019 memang ada penurunan yang cukup signifikan. Kalau dilihat di tahun 2018 anggaran yang dikucurkan untuk Pemda Maluku Tenggara sebesar Rp 1,09 triliun. Sementara kucuran anggaran di tahun 2019 hanya Rp 803,37 miliar atau mengalami penurunan sekitar 23 persen jika dibandingkan dengan total anggaran di tahun 2018," sebutnya.

Penurunan nilai tersebut bisa disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah realisasi penggunaan anggaran yang rendah di tahun sebelumnya sehingga di tahun 2019 terjadi penurunan dengan tujuan kegiatan yang dilakukan lebih kredible atau sesuai dengan kondisi.

"Saat ini dalam sisi pengelolaan anggaran  ada yang disebut Indikator Kerja Pelaksana Anggaran IKPA dimana nantinya pengelolaan IKPA mencakup uang persediaan (UP). Jadi Satker tidak lagi semena-mena mengajukan UP yang besar karena tiap bulannya harus dipertanggung jawabkan. Kalau tidak akan mengurangi IKPA yang nantinya akan menjadi indikator pemberian insentif anggaran," jelas Winarso.

Diakuinya penurunan terjadi hampir di seluruh kementerian, bahkan sebagian satuan kerja (Satker) sudah tidak lagi dibayarkan atau dialihkan ke pemerintah provinsi maupun pusat. "Penurunan yang terjadi terlihat hampir di seluruh kementerian, bahkan ada beberapa Satker yang sudah tidak dibayarkan, dan dialihkan ke KPPP Ambon, maupun ke pusat," pungkasnya.

Total anggaran yang diterima Pemerintah Kabupaten Malra terdiri dari belanja pegawai sebesar  Rp 237,7 miliar atau sebesar  29,59 persen. Belanja barang Rp 283,5 miliar atau 35,28 persen dan belanja modal Rp 282,2 miliar atau 35,13 persen. (KTL)

Penulis:

Baca Juga