Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Politik

Warga SBB-Malteng Keluhkan Data Penduduk

badge-check


					ILUSTRASI Perbesar

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM MALTENG – Warga di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), mengeluh soal data penduduklantaran ada gabungan data dalam satu desa yang melibatkan dua Kabupaten.

Pejabat Pemerintah Negeri Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Malteng, Abdurab Sia, kepada Wartawan, Senin, kemarin, mengaku, dua dusun petuanan dari Larike saat ini memiliki data penduduk yang dimana, sebagian memiliki data penduduk di Kabupaten SBB dan Sebagian terdata di Malteng.

“Dua dusun dimiliki Negeri Larike, yakni Waiputi dan Wailapia di semenanjung Tanjung Sial, memiliki data jumlah penduduk amburadul. Contoh dusun Waiputi, sebagaian warga disana memiliki KTP Malteng dan sebagian berstatus warga SBB,”jelasnya.

Dia mengaku, tergabungnya data penduduk tersebut diketahui saat pemerintah negeri melakukan sosialisasi Kamtibmas di dua dusun yang merupakan petuanan. Dia berharap, jika itu tidak secepatnya disikapi pemerintah maka, akan mengganggu kestabilan dalam Pemilu mendatang.

“Demi menjaga Keamanan dan Ketertiban jelang Pemilu Presiden maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang, gabungan data penduduk di dua dusun itu harus secepatnya diselesaikan pemerintah, “tegasnya.

Dijelaskan, secara umum, proses administrasi dilakukan dua dusun itu selama ini melalui desa induk yakni Larike. Diharapkan pemerintah melihat persoalan gabungan data penduduk ini agar bisa disesuaikan dengan data yang dimiliki desa induk.

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

Potensi Besar Wagub Pimpin Golkar Maluku

24 Oktober 2025 - 13:53 WIT

Survei Rakyat Menilai Setahun Prabowo-Gibran

Penegak Hukum & Perekonomian Jadi Kegelisahan Masyarakat

20 Oktober 2025 - 22:26 WIT

Sudah Terjungkal dari ‘Senayan’, PPP Masih Saja Ribut Dualisme Kepemimpinan

30 September 2025 - 19:54 WIT

Klaim Mardiono Terpilih Ketua Umum PPP, Dibantah

28 September 2025 - 23:16 WIT

Pengamat Politik Unpatti Dukung Gubernur Evaluasi Tunjangan DPRD

15 September 2025 - 00:50 WIT

Trending di Politik