KABARTIMURNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah sigi alias survei terkait setahun berjalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bermunculan. Survei-survei itu memberikan gambaran umum soal kepuasan dan kritik atas jalannya pemerintahan belakangan.
Survei Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa masyarakat menilai janji reformasi sektor keamanan pada pemerintahan Prabowo–Gibran belum berjalan.
Dalam survei publik, Polri hanya mendapat nilai 2 dari 10 dan TNI 3 dari 10, menandakan turunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
“Polri dan TNI masih bekerja dengan logika represi, bukan hukum. Dalam peristiwa demonstrasi Agustus–September 2025, merujuk data YLBHI terdapat 960 orang termasuk 265 anak ditetapkan tersangka, banyak yang ditangkap tanpa bukti, disiksa, dan dibungkam lewat stigma ‘anarko’ dan ‘makar’. Polri kehilangan legitimasi moral di mata publik,” ujar peneliti CELIOS Muhammad Saleh dalam keterangan, Minggu, 19 Oktober 2025.
CELIOS menyoroti 75 persen publik menilai penegakan hukum buruk atau sangat buruk. Sebanyak 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif karena aparat kehilangan independensi.
Dia menilai lemahnya supremasi hukum menjadi cermin arah pemerintahan yang lebih mengedepankan pendekatan keamanan ketimbang keadilan.
Ia juga menyoroti revisi UU TNI yang membuka jalan bagi keterlibatan militer di ranah sipil dan ekonomi dari proyek pangan hingga proyek strategis nasional.
“Survei CELIOS menunjukkan Polri hanya mendapat nilai 2 dan TNI 3 dari 10, dengan 75 persen publik menilai penegakan hukum buruk atau sangat buruk, dan 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif. Data ini menunjukkan supremasi hukum belum menjadi prioritas dalam satu tahun pertama pemerintahan,” lanjutnya.
CELIOS menegaskan publik menilai aparat kehilangan kepercayaan karena praktik kekerasan dan intervensi dalam urusan sipil. Penegakan hukum yang tumpul memperlemah legitimasi negara di mata masyarakat.
Peneliti CELIOS, Galau D Muhammad juga mengatakan persoalan paling mendesak masih berkutat pada penciptaan lapangan kerja dan pengendalian harga kebutuhan pokok.
“Hasil survei menunjukkan persoalan yang paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar seperti penciptaan lapangan kerja (23,5 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4 persen). Temuan ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu menjawab akar ketimpangan yang semakin melebar,” ujar Galau.
CELIOS mencatat akses terhadap pekerjaan layak, stabilitas harga, dan perlindungan sosial masih timpang. Kegagalan memperbaiki fondasi ekonomi rakyat disebut memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional.
Survei juga menemukan bantuan sosial dan stimulus ekonomi dinilai tidak cukup menolong kebutuhan harian masyarakat. Publik menilai pemerintah perlu menyesuaikan program perlindungan sosial agar lebih efektif dan merata.
Galau menegaskan pemerintah harus memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial, menyederhanakan pungutan dan pajak, serta menghentikan program yang tidak mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini diyakini dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan publik.
Lembaga survei Poltracking Indonesia juga merilis hasil survei Evaluasi Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Minggu, 19 Oktober 2025. Hasilnya, mayoritas responden dalam survei itu menyatakan puas atas kinerja Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama memimpin Indonesia.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 81,5 persen. Sementara tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode tahun pertama sebwsar 78,1 persen.
“Jadi 78,1 persen menyatakan puas, 19,3 persen yang tidak puas,” kata dia saat menyampaikan hasil survei secara daring, Ahad sore.
Ia menjelaskan, faktor yang menjelaskan penilaian tersebut dikarenakan karakter kepemimpinan dan program-program Prabowo-Gibran menyentuh langsung kepada publik.
Mayoritas responden yang mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menyatakan dua sosok itu memiliki kepemimpinan yang tegas dan berwibawa.
Selain itu, sejumlah program bantuan pemerintah sejauh ini dinilai publik tepat sasaran. Tak hanya itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memberikan dampak kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran.
Hanta menyebutkan, hal lain yang menjelaskan tingkat kepuasan itu adalah kepuasan publik terhadap berbagai bidang di pemerintahan, yaitu bidang Pendidikan (79,0 persen), bidang kesehatan (76,6 persen), bidang pertahanan dan keamanan (75,5 persen), serta bidang sosial budaya (74,9 persen).
Di sisi lain, 19,3 persen responden menyatakan tidak puas yang terdiri atas 17,3 persen menyatakan kurang puas dan 2 persen mengaku sangat tidak puas. Mereka merasa tidak puas karena alasan ekonomi belum stabil (26,7 persen), bantuan tidak tepat sasaran (15,7 persen), kasus korupsi (8,9 persen), harga kebutuhan pokok mahal (7 persen), dan masih kurangnya lapangan kerja (6,3 persen).
“Lima alasan ini yang kami rekam penting masukan buat pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Hanta.
Jika dilihat dari segi bidang, tingkat kepuasan responden paling besar untuk ranah pendidikan yang mencapai 79 persen. Disusul bidang kesehatan 76,6 persen, pertahanan dan keamanan 75,5 persen, serta sosial budaya 74,9 persen.
Adapun bidang yang tingkat kepuasannya di bawah 70 persen, antara lain, hukum dan pemberantasan korupsi (68,2 persen), politik dan stabilitas nasional (65,7 persen), serta ekonomi (57,4 persen).
“Dari semua bidang-bidang, itu bidang ekonomi yang selalu paling rendah, yaitu 57,4 persen tingkat kepuasan di bidang ekonomi. Ini mungkin menjadi saran masukan pada pemerintahan sekarang yang menjadi penilaian publik,” katanya.
Diketahui, survei itu dilakukan dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 3-10 Oktober 2025.
Sampel pada survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error +/-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Klaster survei menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih.
Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi digital terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih. (ROL)
