KABARTIMURNEWS.COM, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan dilanda konflik kepemimpinan. Alih-alih bersatu untuk kembali ke ‘Senayan’ partai berlambang Kabah ini dilanda perpecahan pasca-Muktamar X di Jakarta.
Kubu Agus Suparmanto yang didukung oleh politikus senior Romaharmuziy atau akrab disapa Romy berseteru dengan pejawat Mardiono.
Perseteruan ini sebetulnya bukanlah hal baru di PPP. Sebelumnya pengusaha Djan Faridz yang terpilih pada November 2014 lewat Muktamar di Jakarta juga berselisih dengan Romy yang diangkat lewat Muktamar di Surabaya sebulan sebelumnya.
Keduanya mengeklaim sebagai pengganti Suryadarma Ali yang ditangkap oleh KPK. Konflik itu berujung hingga pengadilan dan Djan Fariz kalah di tingkat kasasi.
Ia mundur pada 2018 dan digantikan dengan Humprez Djemat. Namun hubungan kedua kubu itu masih bersitegang. Kubu Romy menilai Humprey Djemat tidak sah.
Pada 2019 Romy tersangkut oleh KPK. Suharso Monoarfa terpilih di Muktamar ke-IX sebagai ketum periode 2020-2025. PPP kembali bersatu.
Namun Suharso yang menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas juga tidak sampai dengan habis. Masa kepemimpinannya hanya ‘seumur jagung’.
Pada 2022, Suharso dilengserkan oleh Mardiono yang ketika itu menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Salah satu alasan Suharso dilengserkan yakni karena susahnya berkomunikasi.
Rentetan konflik itu tidak membuat PPP kian berkembang. Justru untuk kali pertama, pada 2024 partai yang dideklarasikan tahun 1973 itu gagal masuk DPR RI. PPP hanya mendapat 3,87 persen suara di bawah ambang batas parlemen 4 persen.
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio merespon dualisme kepengurusan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hendri memandang para pengurus dan elite PPP mesti membuka hati seluas-luasnya demi kepentingan kejayaan partai.
Hendri mengamati anggota dan pemilih PPP sebenarnya ingin tak ada gejolak di partai itu. Mereka ingin PPP dapat merangkak maju merebut kursi DPR RI lagi.
“Kalau memang tujuannya masuk senayan mestinya memang ada yang ngalah, sekarang ada orang (pengurus) baru supaya ada strategi baru,” kata Hendri dikutip Republika, Senin, 29 September 2025.
Hendri menganalisa kepengurusan lama PPP sudah punya kesempatan di periode lalu. Menurut Hendri, sebaiknya mereka berbesar hati memberi ruang untuk pengurus baru.
Sebab Hendri memantau pengurus lama justru gagal di Pemilu lalu hingga tak ada satu pun kader PPP duduk di parlemen Senayan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah bersikap netral atas gejolak di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Yusril mengklaim pemerintah tidak memihak kubu mana pun dalam atas dualisme kepengurusan PPP.
“Pada pokoknya, pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru parpol. Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun,” kata Yusril kepada wartawan, Senin, 29 September 2025.
Yusril mempersilakan kedua ketua umum PPP hasil muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kementerian Hukum dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.
“Pemerintah wajib mengkaji dengan seksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak,” ujar Yusril.
Yusril menyebut pemerintah tidak berkeinginan mencampuri dinamika internal partai mana pun. Menurutnya, konflik internal partai adalah urusan yang harus diselesaikan secara internal sesuai AD/ART dan UU Partai Politik yang berlaku.
“Pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal. Sebab, hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah,” ujar Yusril.
SALING KLAIM
Muktamar PPP di Ancol pada akhir September ini melahirkan dua ketua umum terpilih yaitu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto. Keduanya mengaku terpilih secara aklamasi dan mengklaim kepemimpinan yang sah sesuai AD/ART PPP.
Kedua kubu juga menyatakan akan segera mendaftarkan susunan pengurus baru
pasca-muktamar setelah lebih dahulu menuangkan keputusan muktamar ke dalam akta notaris. Selanjutnya, sesuai prosedur pendaftaran susunan pengurus baru partai politik, permohonan pengesahan harus diajukan oleh pengurus lama yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.
Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menegaskan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
“Kami perlu menegaskan Muktamar ke-10 PPP tahun 2025 telah usai, dan telah terpilih Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini,” ujar Rommy di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu.
Rommy menjelaskan Tim Formatur akan bekerja menyusun kepengurusan PPP periode 2025-2030, yakni untuk 30 hari ke depan.
Sementara itu, dia menjelaskan pemilihan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur tentang persyaratan calon ketua umum.
“Hal mana di situ (AD/ART) disebutkan bahwa calon ketua umum syaratnya adalah memiliki kartu tanda anggota, dan itu telah dilakukan pemeriksaan,” katanya.
Sementara itu, pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Usmara, mengatakan Mardiono terpilih secara aklamasi dalam proses pemilihan ketua umum. Ia mengeklaim, keputusan itu telah disetujui oleh para peserta muktamar atau muktamirin di tengah keributan yang terjadi dalam jalannya sidang.
“Jadi setelah itu, mungkin keributan dilanjutkan dan kami sudah meninggalkan sidang karena memang sudah ketuk palu,” kata dia di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 27 September 2025.
Ia mengakui, terjadi keributan dalam berjalannya muktamar. Bahkan, para peserta juga saling melempar kursi satu sama lain.
Meski demikian, menurut dia, sebanyak 30 ketua DPW yang hadir telah sepakat untuk memilih Mardiono secara aklamasi. Adanya gangguan dari segelintir pihak disebut tidak dapat mengubah hasil keputusan sidang itu. (ROL)
