KABARTIMURNEWS.COM.JAKARTA- Tokoh muda Maluku asal Tanimbar di Jakarta, Hendrik Jauhari Oratmangun, memberikan catatan kritis terkait rencana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP).
Menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRD Maluku, John Lewerissa, mengenai keterlibatan pendanaan World Bank (Bank Dunia), Jauhari memperingatkan agar arah pembangunan Maluku tidak didikte oleh kepentingan efisiensi lembaga pendana internasional semata.
Menurut Jauhari, pemilihan lokasi di sekitar Pulau Ambon (Tulehu, Liang, atau Wai) memang terlihat efisien secara teknokratis karena infrastruktur pendukung yang sudah tersedia. Namun, ia menilai pendekatan tersebut berisiko melanggengkan ketimpangan antar-pulau di Maluku.
”Pembangunan wilayah tidak boleh hanya diukur dengan kalkulasi efisiensi investasi. Jika kita terus mengikuti logika pasar, maka pusat-pusat ekonomi yang sudah maju akan semakin diperkuat, sementara wilayah potensial lainnya seperti Pulau Seram akan terus tertinggal di pinggiran pembangunan,” ujar Oratmangun.
Dia juga menyoroti adanya perubahan narasi lokasi proyek yang sebelumnya sempat diarahkan ke Pulau Seram sebagai pusat pertumbuhan baru. Ia mempertanyakan apakah keputusan strategis ini benar-benar lahir dari visi jangka panjang daerah atau sekadar mengikuti desain yang ditentukan oleh pemberi pinjaman.
”Ketergantungan besar pada skema pembiayaan eksternal seperti Bank Dunia berpotensi mempersempit ruang kedaulatan perencanaan pembangunan kita. Maluku adalah provinsi kepulauan yang butuh strategi distribusi ruang, bukan sekadar konsentrasi ekonomi di satu titik (Ambon),” tegasnya.
Dikatakan, menumpuknya infrastruktur strategis di Pulau Ambon yang secara geografis kecil akan membuat wilayah besar seperti Pulau Seram kehilangan momentum pertumbuhan industri.
Menurutnya, MIP seharusnya tidak hanya dilihat sebagai proyek logistik, tetapi sebagai pengungkit kawasan industri dan perikanan modern di luar pusat ekonomi yang sudah ada.
“Jika ingin menjadi poros maritim Timur Indonesia, Maluku harus berani membangun pusat pertumbuhan baru guna memutus rantai ketimpangan,”ujarnya.
Dia menegaskan bahwa perdebatan lokasi MIP tidak boleh berhenti pada soal teknis studi kelayakan.
“Jika proyek ini hanya memperkuat pusat ekonomi yang sudah ada tanpa pemerataan, maka pelabuhan mungkin akan berdiri megah, namun ketimpangan pembangunan di Maluku akan berdiri lebih kokoh dari infrastruktur itu sendiri,” pungkasnya. (KT)
