Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Kriminal dan Hukum

Pokja ULP Aru Ternyata Orang Dinas Kesehatan, Bukan Perkim

badge-check


Ilustrasi Perbesar

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Umar Ruly Londjo Cs kembali dihadirkan oleh tim jaksa di Pengadilan Tipikor Ambon terkait dugaan korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 1,555,083,430. Agenda persidangan masih pemeriksaan saksi dari Pokja I Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kepulauan Aru, masing-masing Agus Meturan dan Jusman.

Selain Umar, ikut diperiksa selaku terdakwa masing-masing, Direktris CV Floris Perkasa, Rahma Tiara Palalo yang juga Direktris perusahaan, dan bertindak selaku penyedia barang dan jasa, serta Bernard Jhon Elvis selaku PPK Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru.

Sementara Mohammad Palalo tidak terlihat di persidangan, terkait yang bersangkutan Kabar Timur belum menanyakan ke JPU Ahmad Attamimi dkk. Sementara itu hakim ketua Rahmat Selang yang memimpin persidangan sempat mengarahkan tim penasehat hukum agar menyampaikan pertanyaan yang langsung pada sasaran.

“Jadi begini ya , yang harus ditanyakan itu apakah proyek selesai atau tidak. Dan kalau tidak selesai penyebabnya apa, kan gitu,” ujar Rahmat Selang.

Menurutnya, biar tender bagus bagaimana pun, tapi kalau pekerjaan tidak selesai ya sama saja. Dan ketika pekerjaan tidak selesai maka itu menjadi temuan.

“Saya kasih tau ya, yang harus ditanyakan dari persoalan ini, adalah pekerjaan yang belum selesai. Tender mau betul atau tidak betul tapi kalau pekerjaan belum selesai?,” ujar Rahmat Selang mewanti-wanti.

Sebagaimana fakta persidangan sebelumnya, ada hal ironis yang terungkap, yakni tim Pokja I ternyata direkrut dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.

Terkait hal ini, sampai dimana keterlibatan Bupati Aru dr Johan Gonga, belum terungkap di persidangan. “Jadi PPK ini di SK-kan langsung oleh Bupati. Cuma menyangkut sejauh apa peran yang bersangkutan, katong belum bisa pastikan, karena masih ada pemeriksaan saksi lanjutan,” jelas pengacara Johanis Latris SH kepada Kabar Timur usai persidangan.

Johanis adalah kuasa hukum dari Bernard Jhon Elvis yang merupakan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru.

Sementara itu JPU Ahmad Attamimi dari Kejati Maluku kepada Kabar Timur menjelaskan, awalnya tender diikuti 32 perusahaan. Tapi yang memasukkan dokumen hanya 4 perusahaan.

Namun setelah dievaluasi oleh pihak Pokja hanya 2 perusahaan yang lolos. Nah titik krusialnya, siapa yang loloskan CV Floris Perkasa, itu yang belum terungkap di persidangan.

“Ose sabarang saja, beta sudah tanya saksi dua itu dong dua bilang seng ada arahan dari Bupati kok. intinya dong seng ada bilang ini proyek penunjukkan, ” ujar Attamimi usai persidangan yang tunda hingga Rabu pekan depan itu. (KTA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pabrik Sagu Pertama Maluku Dibidik Mulai 2027

19 November 2026 - 23:06 WIT

Poin-Poin Krusialnya Dalam RUU Perampasan Aset

19 November 2026 - 18:37 WIT

Kapolri Sebut Belum Ada Tersangka Dalam Kasus Makar Terkait Penyadapan

17 November 2026 - 19:36 WIT

Gibran Mundur, Siapa Wapres Pendamping Prabowo?

13 November 2026 - 03:38 WIT

PPK Proyek Air Bersih Siwang Rp 6,17 Miliar Resmi Tersangka

13 November 2026 - 03:11 WIT

Trending di Kriminal dan Hukum