KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Kapal “Kapitan Jongker” milik Bumdes Tomalehu Barat Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten SBB, penyelidikan kasusnya mesti dilanjutkan. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menyebutkan belum ada indikasi penyalahgunaan keuangan negara di kasus itu.
Tapi LSM LIRA Maluku berpandangan, kasus walau belum ada temuan mestinya tetap diusut. Hal itu untuk membuat terang kasusnya, termasuk memastikan siapa harus bertanggung jawab.
Apalagi ada berita acara serah terima barang, maka Bumdes sebagai pengelola harus bertanggungjawab.
“Makanya Kejati musti lacak (usut) dari awal,” ujar Ketua LIRA Maluku Jan Sariwating kepada Kabar Timur Jumat (29/09/2023).
Sehingga pemerintah desa dan bumdes bisa dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi kapal sudah digunakan kemana-mana, ini jadi indikasi barang sudah termanfaatkan dengan baik.
“Beta kira ini harus diusut, karena sudah pasti ada uang masuk dari sewa kapal ke Bumdes itu,” ujar Sariwating.
Dan kalau kapal sudah rusak setelah digunakan harus dilacak, barang rusak disebabkam oleh apa. Jika persoalan BBM, harusnya disampaikan ke Pemda, bukan dibiarkan rusak.
Makanya, sambung Jan, jangan heran kontraktor lepas tangan. Karena itu Kejati Maluku yang menangani kasus ini mestinya panggil ulang para pihak yang terlibat, bumdes, penjabat desa, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
Seperti dikatakannya dari awal, Jan Sariwating meminta semua dana yang masuk ke pihak Bumdes harus diaudit. Guna memastikan apakah selama kapal dioperasionalkan ada dana yang masuk atau tidak.
Terpisah, PPK Dinas Perhubungan SBN Fadila Pelu dikonfirmasi tapi belum dibalas, padahal sudah centang 2 di pesan whatsapp yang bersangkutan.
Kapal Kapitan Jongker diketahui merupakan aset Pemda Kabupaten SBB senilai Rp 2,5 miliar. Dan sebagai penerima barang adalah Pj Kades Tomalehu Barat, berinisial YT.
Selain itu diketahui kapal tersebut selama ini dikelola oleh Bumdes, namun pihak galangan menolak diperbaiki. Pihak galangan berdalih akan diperbaiki setelah Bumdes Tomalehu Barat bersedia menanggung biaya perbaikan. (KTA)