KABARTIMURNEWS.COM,TERNATE – Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) berupaya menangani sampah di kota itu yang semakin hari semakin menumpuk karena belum terkelola dengan baik.
“Kota Ternate sudah berapa kali tidak meraih Adipura, banyak sampah yang berserakan,” kata Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Yus Karim di Ternate, Senin.
Volume sampah di Kota Ternate mencapai 300 ton per hari, namun tidak bisa semuanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Takome, ujarnya.
Apalagi, produksi sampah ini bisa meningkat di hari-hari tertentu, seperti hari Rabu dan Sabtu yang merupakan hari pasar sehingga jumlahnya naik signifikan dibanding hari-hari biasa.
Yus menyebutkan, sampah terbanyak adalah sampah domestik disusul sampah kiriman, karena Kota Ternate merupakan kota transit sehingga sampah kiriman dari luar Kota Ternate juga banyak.
Menurut dia, kendala terbesar dalam mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke TPA adalah jumlah armada yang kurang, karena truk besar yang dimiliki hanya 19 unit, itupun dua unit sudah rusak, ditambah mobil pikap enam unit.
Akibatnya, daerah-daerah di ketinggian tidak mendapatkan pelayanan dari DLH. “Satu-satunya daerah ketinggian yang mendapatkan pelayanan adalah Kelurahan Salahudin dan sekitarnya, karena di daerah ini DLH menyediakan satu unit amrol.
Belum lagi, kata Yus, ada ratusan Kepala Keluarga (KK) yang hidup di daerah pesisir yang tidak membayar retribusi sampah karena tidak menggunakan PDAM,
“Sebab ada KK di Kota Ternate yang masih pakai sumur bor dan kalau pakai sumur bor sudah pasti tidak bayar retribusi sampah karena retribusi sampah masih mengikat pembayarannya di PDAM, sementara pelayanan terus kita lakukan,” katanya.
Ia mengharapkan masalah sampah menjadi fokus bersama, baik masyarakat maupun pemerintah dan meminta agar Kecamatan dan Kelurahan terlibat aktif dalam pengelolaan sampah di Kota Ternate.
“Salah satu kendala kita juga adalah soal pengelolaan sampah ini. Rata-rata sampah belum dikelola dengan baik yang bisa menghasilkan duit, sehingga perlu pihak ketiga untuk mengelolanya dengan melibatkan masyarakat,” katanya.
(AN/KT)
