KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Pemerintah Provinsi Maluku melontarkan kritik keras terhadap kebijakan fiskal nasional yang dinilai menutup mata terhadap realitas geografis wilayah kepulauan.
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan ketertinggalan Maluku selama ini bukanlah karena kurangnya potensi, melainkan akibat ketimpangan kebijakan yang struktural dan tidak berkeadilan.
Dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertajuk “Mewujudkan Kesejahteraan dan Kedaulatan Maritim Maluku” yang digagas LKPHI di Ambon, Kamis, 29 Januari 2026, Vanath membongkar perhitungan anggaran pusat yang selama ini mencekik daerah.
Meskipun Indonesia telah diakui dunia sebagai negara kepulauan sejak Deklarasi Djuanda, Vanath menyebut kebijakan keuangan negara masih sangat berorientasi daratan (land-oriented).
“Ini ironis. Maluku itu 93 persen wilayahnya adalah laut, tetapi dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), pusat hanya menghitung daratan yang cuma tujuh persen. Kondisi ini membuat daerah kepulauan selalu kalah sebelum bertanding secara fiskal,” tegas Vanath.
Ketimpangan ini, lanjutnya, berdampak langsung pada urusan perut rakyat. Ia mencontohkan bagaimana potensi perikanan yang melimpah justru tidak dinikmati secara maksimal oleh warga Maluku sendiri akibat tingginya biaya logistik.
Harga ikan misalnya, murah di tingkat nelayan pulau, tapi melambung tinggi di Ambon. Penyebab, lanjut dia, rantai pasok yang panjang dan biaya transportasi laut yang tidak disubsidi secara adil oleh negara. “Dampaknya, pertumbuhan ekonomi melambat karena beban biaya hidup yang tinggi di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Bagi Pemprov Maluku, RUU Daerah Kepulauan bukan sekadar draf hukum, melainkan instrumen kedaulatan. Vanath menekankan perjuangan ini adalah agenda politik besar yang membutuhkan keberanian kolektif.
“Undang-undang adalah produk politik. Kita tidak bisa hanya menunggu belas kasihan. Seluruh daerah kepulauan harus melakukan konsolidasi kekuatan agar suara kita tidak lagi tenggelam di tingkat nasional,” ujarnya memotivasi.
Mengakhiri pernyataannya, Vanath mengapresiasi keterlibatan akademisi dan generasi muda Maluku dalam mendorong diskursus ini. Ia menilai, masa depan Maluku bergantung pada seberapa berani anak mudanya menggugat ketidakadilan.
“Maluku tidak kekurangan potensi. Yang kita butuhkan saat ini adalah gagasan besar, keberanian untuk bersuara, dan konsistensi untuk memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan,” pungkasnya. (KT)
