KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku dipastikan tidak hanya berhenti di tahun 2025.
Pemerintah melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku bersama DPRD Provinsi Maluku telah sepakat melanjutkan akselerasi pembangunan tahun 2026 demi memicu “efek domino” bagi pertumbuhan ekonomi di daerah ini.
Kesepakatan strategis ini mencuat dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, pada, Jumat, 19 Desember 2025.
Rapat tersebut tidak hanya membahas visi jangka panjang 2026, tetapi juga isu krusial jangka pendek. BPJN Maluku memastikan kesiapannya dalam menjaga konektivitas selama momen Natal 2025 dan Tahun Baru “Nataru” 2026.
Ada tiga pembahasan utama dalam dalam rapat tersebut, diantaranya: Pertama, mitigasi bencana, yakni: Langkah cepat pencegahan dan penanganan kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem.
Kedua, kesiapan jalur Nataru: Mereka memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar tanpa kendala jalan rusak atau jembatan putus.
Dan, ketiga, keberlanjutan proyek: Memastikan proyek tahun 2025 menjadi fondasi kuat untuk pembangunan di tahun 2026.
Kepala BPJN Maluku, Yana Astuti, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan fisik di lapangan sangat bergantung pada dukungan politik dari legislatif.
Ia memberikan apresiasi tinggi kepada DPRD Maluku yang selama ini dianggap sangat kooperatif.
“Kami mohon dukungan terus, terutama dalam bentuk pengawasan pelaksanaan proyek. Kolaborasi ini adalah bentuk nyata kerja bersama demi satu tujuan: Par Maluku Pung Bae (Untuk Kebaikan Maluku),” ujar Yana.
Rapat ini dihadiri jajaran petinggi kedua lembaga, menunjukkan betapa pentingnya agenda yang dibahas: Dari BPJN Maluku: Yana Astuti (Kepala Balai), didampingi Toce Leuwol (Kasatker PJN Wilayah II) dan Mito Payapo (Kasatker PJN Wilayah I).
Sedangkan, dari DPRD Maluku: Benhur Watubun (Ketua DPRD), serta anggota DPRD Richard Rahakbauw dan Alan Lohy.
Pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan seperti Maluku adalah urat nadi ekonomi. Dengan adanya jaminan keberlanjutan proyek hingga 2026 dan sinergi antara BPJN (eksekutif) dan DPRD (legislatif), masyarakat mendapat kepastian bahwa aksesibilitas antardaerah akan semakin membaik, yang ujungnya akan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kesejahteraan warga. (KT)
