KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Data adalah wajah pembangunan. Jika data buram, arah pembangunan bisa salah. Namun jika data jernih, akurat, dan terpadu, pembangunan akan lebih jelas, tepat, dan sejahterakan masyarakat.
Pesan itu jadi benang merah dalam Workshop Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku tentang Pengumpulan dan Pemeriksaan Data Tahun 2024-2025 digelar atas kolaborasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Maluku bersama Program SKALA, di Hotel Manise Ambon, Selasa 30 September 2025.
Kegiatan ini hadirkan Kepala Dinas Kominfo Maluku, Melkias Lohy Provincial Lead SKALA Maluku diwakili Ferry, perwakilan BPS Maluku, Kabid Lingkup Dinas Kominfo Maluku, hingga kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Maluku. Turut hadir pula narasumber dari Pusdatin Kemendagri, Walidata Diskominfo, dan Bappeda.
Lohy menegaskan, Satu Data Indonesia merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menghadirkan data akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Di era digital, data adalah aset berharga. Data berkualitas akan hasilkan kebijakan tepat sasaran, serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Namun perjalanan Satu Data Maluku tidak mudah. Meski Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data telah diberlakukan sejak 2022, hingga kini pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala.
Forum satu data di provinsi maupun kabupaten/kota belum optimal, produsen data belum bekerja maksimal akibat keterbatasan anggaran, pelaksanaan SIPD e-Walidata belum merata, dan infrastruktur data terintegrasi juga masih terbatas.
“Ini masalah, jika tidak segera kita atasi, akan berdampak pada lemahnya dasar perencanaan pembangunan, bahkan berpotensi lahirkan kebijakan salah sasaran. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis, mulai dari penguatan forum satu data, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi penganggaran, hingga pembangunan infrastruktur data,” tegas Lohy.
Workshop kali ini difokuskan pada penyelesaian dokumen standar data dan metadata statistik tahun 2024-2025. Dokumen tersebut menjadi ukuran kualitas data yang layak digunakan dan disebarluaskan sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah. Pada 2023 lalu, capaian pemenuhan standar data sudah 100 persen, sementara metadata baru 46 persen.
Berdasarkan laporan, dari total 3.920 data yang diinventarisir pada tahun 2025, seluruhnya sudah diinput, diperiksa, dan dipublikasikan oleh wali data. Semua data tersebut juga telah disahkan melalui SK Gubernur Nomor 1900 Tahun 2025.
“Ini bukti bahwa kerja sama lintas sektor mulai menampakkan hasil konkret,” ujar Lohy. Pemprov Maluku melalui Kominfo juga tengah menyiapkan Portal Satu Data Maluku yang segera diluncurkan.
Portal ini akan menjadi pusat data sektoral terpadu yang bisa diakses provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaannya diharapkan mampu memperkuat prinsip interoperabilitas atau bagi-pakai data antarinstansi.
“Melalui workshop ini, saya mengajak kita semua memperkuat komitmen bersama dalam penyelenggaraan Satu Data Maluku. Mari kita bekerja disiplin, bersinergi antar pihak, dan terus meningkatkan kapasitas agar data Maluku dapat diandalkan di tingkat nasional,” pungkasnya. (KTL)
