KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku agendakan gelar rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di 11 kabupaten/kota untuk membahas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Maluku.
Rakor ini diagendakan menyusul adanya sejumlah insiden keracunan yang dialami siswa setelah menyantap MBG yang disediakan oleh mitra pengelola dapur bergizi.
“Kita juga akan hadirkan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) melalui zoom metting nanti. Ini penting mengingat adanya insiden keracunan siswa pada beberapa daerah di Maluku,” kata Juru Bicara (Jubir) Pemprov Maluku, Kasrul Selang dihubungi via seluler, Senin Senin, 22 September 2025.
Menurutnya, Pemprov Maluku tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program ini. Yang punya kewenangan penuh adalah BGN melalui SPPG di setiap kabupaten/kota.
“Pemprov hanya koordinasi soal pelaksanaanya seperti apa, dan itu yang kami lakukan selama ini. Yang punya wewenang itu SPPG. Mereka yang langsung dengan pihak pengelola di lapangan,” ujarnya
Kendati begitu, lanjutnya, Pemprov tentu tak tinggal diam. Apalagi telah ditemui sejumlah insiden keracunan seperti di Maluku Barat Daya, Kota Tual dan Kota Ambon.
“Meskipun tidak terlibat teknisnya, tapi ini menyangkut warga Maluku. Makanya kita akan gelar rakor secara menyeluruh,” ucapnya
Kasrul menyebut, insiden keracunan siswa setelah menyantap makanan yang disediakan mitra pengelola dapur sehat bukan saja terjadi di Maluku, tapi beberapa daerah d Indonesia pun demikian.
“Ini sudah menjadi isu nasional. Karena bukan saja di Maluku tapi hampir di semua daerah di Indonesia,” kata Kasrul
Disinggung soal adanya desakan dari DPRD Maluku agar anggarannya diberikan saja ke sekolah supaya pengelolaanya ditangani oleh orang tua murid, Kasrul menyatakan, itu akan menjadi bahan evaluasi dalam rakor nanti.
“Karena ini juga merupakan program strategis nasional. Kalau diubah, ya kita tidak bisa. Mungkin hanya bisa mengusulkan aspirasi yang disampaikan,” jelasnya. (KT)
