KABARTIMURNEWS.COM, TERTANE – Badan Gizi Nasional (BGN) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) terus meningkatkan upaya menjaga ketahanan pangan dan pemenuhan gizi di wilayahnya.
“Kami melihat keseriusan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota dalam menjaga serta menyiapkan siklus ketahanan pangan di wilayah Malut,” kata Kepala BGN RI, Dadan Hindayana, dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan Malut 2025 di Ternate, Rabu (…).
Dadan menekankan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Malut. Program ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pangan lokal sekaligus meningkatkan gizi masyarakat.
“Program ini akan berdampak positif pada ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta ketersediaan produk pangan yang lebih bervariasi. Secara nasional pun akan lebih mudah dijamin,” ujarnya.
Meski begitu, ia mencatat bahwa hingga kini sekitar 80 persen produk pertanian Malut masih dipasok dari luar daerah. Karena itu, program MBG diharapkan memperkuat komitmen swasembada pangan dengan memastikan pembelian hasil panen dari petani lokal.
“Soal harga produksi yang tinggi, kami sudah atur dalam petunjuk teknis. Daerah dengan indeks kemahalan khusus akan dihitung berdasarkan indeks tersebut. Kami berharap Pemprov Malut segera mengeluarkan indeks kemahalan ini sebagai patokan,” jelasnya.
Terkait dapur MBG yang belum bersertifikat, Dadan menyebut pada tahap awal ini program dijalankan terlebih dahulu sesuai standar higienis dan keamanan pangan. Sertifikasi dan akreditasi baru akan dilakukan tahun depan.
“Tahun 2025 ini yang penting jalan dulu dengan standar yang ditetapkan. Nanti pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan yang menilai kelayakan aspek kesehatannya,” tambahnya.
Menurut rencana, seluruh unit pelayanan MBG di Malut sudah berdiri pada akhir Oktober, dan mulai November 2025 calon penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah akan mulai mendapatkan manfaat program tersebut. (AN/KT)
