148 negara anggota PBB akui Palestina. Dukungan deras dunia diuji, mampukah hentikan kekejaman Israel di Gaza?
KABARTIMURNEWS.COM – Satu demi satu negara barat merapatkan barisan dan menyatakan dukungan kedaulatan Palestina sebagai suatu negara. Terbaru, Australia yang menyatakan dukungan atas kemerdekaan Palestina dan mengharapkan terbentuknya solusi dua negara dan hidup berdampingan dengan Israel sebagai entitas pemerintahan yang mandiri.
“Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” ujar Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dalam keterangan pers, Tirto.
Solusi dua negara adalah gagasan pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel, mencakup Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Jalur Gaza. Lewat ketentuan ini batas wilayah mengikuti garis sebelum Perang Arab–Israel 1967.
Tak hanya sekadar pengakuan, Albanese berjanji bahwa pemerintahannya akan menjalin dukungan dan kerja sama dari komunitas internasional demi Palestina bisa diakui dan duduk setara sebagai bagian negara dunia.
Menurutnya, tanpa ada upaya mencari resolusi antara Palestina dan Israel, maka kedamaian hanya sekadar cita-cita semu belaka.
“Hingga Israel dan Palestina menjadi negara permanen, maka perdamaian hanya sementara,” jelasnya.
Sebelum Australia, gelombang negara yang memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai entitas negara terus bermunculan terutama dari kawasan Eropa.
Salah satu pengakuan yang ramai dan memunculkan perbincangan publik adalah dari Prancis. Sang Presiden, Emmanuel Macron mengungkapkan bahwa negaranya mengakui Palestina sebagai negara, demi menghentikan segala bentuk kekerasan, pengungsian dan membuka pintu demi masuknya bantuan kemanusiaan ke negara tersebut.
“Hal yang mendesak saat ini adalah perang di Gaza dihentikan dan penduduk sipil diselamatkan. Perdamaian adalah sesuatu yang memungkinkan dan kita butuh segera gencatan senjata, pelepasan sandera dan meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza,” ujar Macron dalam pernyataan resminya, Kamis, 14 Agustus 2025.
Macron berjanji akan mendeklarasikan kemerdekaan Palestina pada September mendatang. Ikrar tersebut akan menjadikan Prancis sebagai negara anggota G7 pertama, sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengambil langkah tersebut.
Deklarasi Australia dan Prancis menambah daftar panjang negara-negara pendukung kedaulatan Palestina. Hal ini menjadi penting karena dua negara tersebut dikenal sebagai sekutu dari Amerika Serikat (AS).
Negara sekutu AS yang telah ikut mendukung independensi Palestina adalah Inggris dan Kanada. Hingga kini negara Paman Sam, yang dipimpin oleh Donald Trump, tersebut masih tak mengakui Palestina sebagai negara dan memilih menjadi kroni bagi Israel.
Hingga saat ini tercatat 148 dari 193 negara anggota PBB yang telah memberikan pengakuan atas kedaulatan Palestina. Meski dukungan atas kemerdekaan Palestina nyaris meraih 80 persen dari total persentase anggota PBB, namun status dan kedudukan Palestina di PBB hanya sebagai observer atau pengamat.
Merujuk ke penjelasan PBB, Palestina memiliki hak untuk mengikuti sejumlah sidang PBB untuk mengajukan proposal amandemen dan menggunakan hak jawab serta mengajukan mosi prosedural.
Namun, hak Palestina di PBB dibatasi dan tak bisa mengikuti agenda pemungutan suara terhadap rancangan resolusi dan keputusan di organ utama badan PBB, dari Dewan Keamanan hingga Majelis Umum.
BISAKAH DUKUNGAN MAYORITAS?
Dukungan sejumlah negara barat atas kedaulatan Palestina membuat berang Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengkritisi segala bentuk dukungan yang ditujukan kepada kemerdekaan Palestina itu sebagai aksi ‘memancing’ keributan yang berujung pada aksi perang.
“Ini tidak membawa kedamaian namun ini membawa perang,” ungkapnya dikutip dari France 24, Senin (11/8/2025).
Netanyahu juga tak menutupi kekecewaannya terhadap dukungan yang mengalir ke Palestina. Dia menyayangkan aksi politik tersebut, karena sebagian besar pendukung kedaulatan Palestina adalah kroni diplomatik bagi Israel.
“Melihat negara-negara Eropa dan Australia masuk ke lubang kelinci itu begitu saja, jatuh ke dalamnya dan membeli omong kosong ini menjadi suatu hanya sungguh memalukan,” katanya.
Analis Geopolitik dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Dina Sulaeman, menyoroti dukungan yang mengalir untuk Palestina. Menurutnya, hal ini terjadi karena pemimpin dan masyarakat negara barat mulai terbuka atas segala bentuk kejahatan yang dilakukan Israel ke Palestina.
“Mungkin karena kualitas pendidikan di sana lebih baik mampu melakukan analisis rasional dan berani bersikap. Dahulu sebelum 7 Oktober 2023, mereka tidak melihat dengan jelas fakta-fakta yang ada di Palestina sehingga mereka tidak peduli. Kini, ketika topeng Israel terbuka, mereka berani melawan dengan gigih termasuk orang-orang Yahudi itu sendiri,” kata Dina dikutip Tirto.
Di sisi lain, Dina mengkritik negara-negara Arab yang merupakan tetangga dekat dari Palestina. Mereka justru diam saja dan mendukung aksi keji Israel terhadap Palestina.
Negara-negara Timur Tengah seperti Yordania, Bahrain hingga Uni Emirat Arab, justru malah menjalin hubungan baik dengan Israel. Menurut Dina, hal ini tidak lepas dari sistem negara tersebut yang tidak memberi kesempatan masyarakatnya untuk bersuara.
“Sebaliknya negara-negara mayoritas muslim umumnya adalah negara berkembang, sebagian bersistem monarki. Umumnya, mereka dididik untuk patuh dengan mental inferior, jadi meski simpati dan peduli kepada Palestina, namun kebanyakan umat muslim tidak berani mengambil sikap yang tegas,” katanya.
DORONG RESOLUSI
Sikap Indonesia di PBB terhadap Palestina selalu jelas dan konsisten yaitu mendukung kemerdekaan dan kedaulatannya. Indonesia juga mendukung agar Palestina sejajar dengan negara lain sebagai anggota PBB.
Hal itu terulang dalam setiap pidato sidang umum PBB baik oleh presiden hingga menteri luar negeri dari masa ke masa.
Namun dengan munculnya gelombang dukungan dari sebagian besar negara anggota PBB –terkhusus dari para mitra AS dan kelompok G7, kedudukan Palestina sebagai negara seharusnya bisa ditingkatkan.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana berharap Diplomat Indonesia di PBB untuk mendorong resolusi Uniting for Peace Resolution (Resolusi Persatuan untuk Perdamaian) di Majelis Umum.
Dia menjelaskan bahwa resolusi ini dibentuk agar usulan kenaikan status Palestina menjadi anggota tetap PBB dapat terwujud.
Menurutnya, tanpa ada Uniting for Peace Resolution, usulan Palestina menjadi anggota tetap PBB dapat di-veto oleh salah satu anggota Dewan Keamanan PBB.
“Kita harus minta Majelis Umum membuat Uniting for Peace Resolution, sehingga tidak ada negara menggunakan hak vetonya,” kata Hikmahanto, Selasa, 12 Agustus 2025.
Dia menambahkan pengakuan resmi internasional terhadap kedaulatan Palestina tidak serta merta mengusir Israel. Namun setidaknya Palestina dapat memiliki hubungan diplomatik yang lebih luwes dengan banyak negara.
Selain itu, dalam setiap aksi serangan, Israel tidak lagi mendapat pembelaan dengan isu HAM seperti sebelumnya.
Lebih lanjut menurutnya, dukungan yang mengalir untuk Palestina belakangan juga memberi sinyal penting.
“Bahwa negara barat yang sekutu AS lebih mementingkan nilai moral kemanusiaan, daripada sekadar selalu membenarkan tindakan Israel yang sudah keterlaluan terhadap rakyat Palestina,” tegasnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menuturkan bahwa Indonesia selalu konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina dalam berbagai forum dunia. Dia juga menyebut Indonesia selalu melobi banyak negara untuk berada di sisi Palestina.
“Prinsipnya adalah Indonesia mendorong agar pihak-pihak di Palestina bisa bersatu dan Indonesia mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB,” kata Vahd, Selasa, 12 Aguastus 2025.
Meski pengakuan dari mayoritas anggota PBB memberi legitimasi internasional bagi Palestina, hal itu belum otomatis menghentikan kekerasan di Gaza. Selama Israel masih memiliki dukungan politik dan perlindungan veto di Dewan Keamanan, serangan dan blokade bisa terus berlanjut.
Dukungan dunia memang penting sebagai tekanan moral dan diplomatik, tetapi tanpa langkah konkret di ranah politik dan keamanan, kekejaman di Gaza berisiko menjadi kenyataan yang terus berulang. (TIRTO)
