Penolakan MBG di Papua cerminan ketidakpercayaan pada pemerintah pusat.
KABARTIMURNEWS.COM.PAPUA -Terjadi penolakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Papua yang viral di media sosial belakangan. Apa akar dari penolakan tersebut? Benarkah tudingan dari Istana Negara bahwa aksi itu didorong gerakan separatis Papua?
Dalam video yang diterima Republika, tampak ratusan pelajar melakukan aksi unjuk rasa di Yahukimo, Papua Pegunungan. Unjuk rasa itu dihadapi oleh pejabat pemda setempat dan aparat kepolisian.
Dalam seruannya, orator pada unjuk rasa tersebut memprotes bahwa sekolah seharusnya mengutamakan pendidikan. “Sekolah bukan warung makan.” ujar salah satu pengunjuk rasa.
Dalam spanduk yang dibentangkan, tertulis bahwa aksi unjuk rasa dilakukan “Aliansi Pelajar Yahukimo”. Ada juga bentangan spanduk dengan tulisan “Makan Gratis, mati Gratis”.
Orator dalam aksi itu juga menuntut perbaikan pendidikan di pegunungan Papua terlebih dulu sebelum program MBG dijalankan. Bukan rahasia, kualitas sekolah-sekolah di kebanyakan wilayah di Papua pedalaman jauh tertinggal dengan sekolah-sekolah di wilayah lain di Indonesia.
Peneliti ahli utama Pusat Riset Kewilayahan BRIN, Cahyo Pamungkas menilai, penolakan program MBG ini tak lepas dari ingatan kolektif warga Papua, utamanya di wilayah pegunungan.
“Kalau kita lihat ini bentuk ekspresi ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat yang selama ini tidak mendengar aspirasi mereka,” ujar akademisi yang sudah 20 tahun meneliti soal konflik di Papua tersebut.
“Pemikiran sederhananya, apapun kebijakan harus dibicarakan dengan masyarakat Papua. Ini program Jakarta yang belum diterima karena bersifat top down, orang Papua tidak dilibatkan. Seolah-olah program ini menjadikan mereka objek.”
Ia menuturkan, program makan gratis juga memantik kecurigaan soal konstruksi sosial yang merugikan warga Papua. Cahyo menjelaskan, pada masa lalu orang papua hidup berladang dengan menanam umbi-umbian dan makan sagu. Pada masa lalu, mereka tidak pernah kelaparan.
Justru belakangan terjadi, misalnya kelaparan di Lanny Jaya beberapa waktu lalu. Kelaparan-kelaparan di Papua tak lepas dari pengenalan makan beras dari bagian barat Indonesia.
Ketergantungan terhadap beras itu bisa berakibat fatal karena pasokannya tak ada di Papua melainkan harus didatangkan dari luar pulau. “Ada perubahan kultur yang membuat kelaparan. Mereka dipaksa makan beras,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya penolakan terhadap MBG juga bisa jadi karena pelaksana program tersebut di wilayah pegunungan Papua adalah TNI.
“Ada memoria passionis, ingatan kolektif yang tak tertulis mengenai penderitaan masa lalu yang jadi inspirasi masa sekarang. Ada ketakutan terhadap aparat keamanan,” kata dia.
Terkait hal itu, ia menyarankan program MBG di Papua melibatkan masyarakat sipil. Terutama gereja, masyarakat adat, organisasi perempuan, serta UMKM di Papua. “Akan bermanfaat kalau program ini melibatkan masyarakat sipil.”
Ia juga menyayangkan komentar dari Istana Negara bahwa penolak program MBG ini dari kelompok separatis bersenjata. “Ini menimbulkan konflik. Stigmatisasi bahwa semua yang berbeda pendapat dengan pemerintah dibilang OPM ini tidak simpati dengan masyarakat papua dan memperkuat ketidakpercayaan.”
