KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Di sudut-sudut nusantara yang jauh dari gemerlap kota, demokrasi bertumbuh dengan cara yang tak selalu terlihat.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bukan hanya tentang hari pencoblosan, bukan sekadar pesta demokrasi di kotak suara, tetapi juga perjuangan panjang yang tak jarang menguji fisik dan mental.
Salah satu kisah yang menarik untuk diketahui adalah perjalanan logistik Pilkada, mengantar harapan dalam bentuk kotak suara dan perlengkapan Pilkada ke pelosok-pelosok negeri. Setiap perjalanan membawa beban lebih dari sekadar logistik.
Di dalamnya tersimpan janji bahwa suara rakyat, sekecil apa pun, akan didengar, dihitung dan memberi makna bagi demokrasi.
Sebanyak 3.301 tempat pemungutan suara (TPS) dari jumlah 1.234 kelurahan dan desa di Maluku bukan sekadar angka, tetapi ribuan tempat yang menyimpan harapan rakyat.
Setiap TPS adalah bukti bahwa demokrasi hadir di pelosok negeri, sejauh apa pun lokasinya. Perjalanan mengantar surat suara ini menjadi simbol nyata bahwa suara rakyat, sekecil apa pun, memiliki tempat yang sama pentingnya.
Medan berliku, tantangan tak berhenti
Di daerah pegunungan, perjalanan logistik Pilkada sering kali dimulai saat fajar menyingsing. Sebuah truk tua atau sepeda motor dipenuhi kotak suara, formulir, dan tinta pemilu, siap menempuh medan yang jauh dari kata mudah.
Jalan berbatu, berlumpur, atau bahkan hanya setapak kecil menjadi rute yang harus dilalui. Di pedalaman Kepuluan Maluku, misalnya, perjalanan bisa berlangsung berhari-hari.
Petugas harus menyeberangi sungai deras dengan perahu kayu sederhana, atau bahkan menyeberang sekuat tenaga dengan berjalan kaki. Tubuh harus bertahan sekuat mungkin melawan arus air sungai yang tingginya sepaha orang dewasa sembari harus memanggul kotak suara di punggung.
Seperti halnya pengawalan dan pengamanan distribusi logistik Pilkada yang dialami personel pengamanan TPS di wilayah pegunungan Dusun Silumena, Desa Manusela, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah.
Hal ini diakibatkan belum memadainya sarana prasarana jalan di sejumlah daerah, ditambah kondisi alam yang sewaktu-waktu berubah ekstrim.
Tim yang terdiri dari personel pengamanan TPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) berhasil tiba di Desa Kanikeh, Kecamatan Seram Utara.
Tim tiba dengan selamat setelah berhasil menerabas hujan lebat dan banjir yang terjadi di sejumlah aliran sungai.
Untuk tiba di desa Kanikeh, tim harus melaluinya dengan perjuangan ekstra. Selain mengamankan diri sendiri, mereka juga harus menyelamatkan logistik Pilkada.
“Hujan yang sangat deras membuat jalan sangat licin, dan susah untuk dilalui. Hujan lebat juga mengakibatkan banjir. Dan tim saat itu harus melanjutkan perjalanan ke dusun Silumena pada pukul 07.00 WIT keesokan harinya,” kata Kabid Humas Polda Maluku Kombed Pol Areis Aminnulla.
Hujan deras yang mengguyur menambah kesulitan, membuat jalan menjadi licin dan berbahaya. Namun, tekad mereka tak pernah surut. Setiap langkah adalah wujud kesungguhan mengawal suara rakyat.
Tak sampai di situ, di wilayah Maluku Barat Daya (MBD) personel Polres juga melakukan jalan kaki selama tiga jam untuk mengawal distribusi logistik Pilkada ke tempat pemungutan suara (TPS) desa Pota Besar, Kecamatan Pulau Wetang, Kabupaten MBD.
“Karena sarana prasarana jalan yang belum memadai, pendistribusian logistik Pilkada di sejumlah daerah di kabupaten MBD harus memerlukan perjuangan ekstra,” kata Kapolres MBD AKBP Pulung Wietono.
Untuk sampai ke desa Pota Besar, personel pengamanan TPS, dan Panwascam serta anggota PPK harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 jam perjalanan. Logistik Pilkada yang didistribusikan ke desa Pota Besar antara lain 2 kotak suara, 4 bilik suara, dan perlengkapan lainnya.
Tugas ini menjadi salah satu bentuk dedikasi Polres MBD dalam menjaga stabilitas dan kelancaran proses demokrasi, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.
Ia menegaskan bahwa pengorbanan yang dilakukan anggotanya sejalan dengan komitmen institusi kepolisian untuk melayani dan melindungi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa suara dari masyarakat di pelosok negeri ini tetap terhitung. Itu adalah bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga demokrasi di Indonesia,” katanya.
