KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Kasus dugaan korupsi harus jadi atensi KPK dan dugaan kasus perselikuhan “amoral” berpotensi melukai hati umat.

“Dua dugaan kasus ini mesti jadi perhatian semua pihak untuk didorong pada proses-proses hukum, sehingga semua menjadi terang,” kata Ketua KNPI Maluku, Faisal Hayoto, menjawab Kabar Timur terkait dua kasus yang melilit Kakanwil Agama Maluku, MY, di Ambon, Kamis, kemarin.

Dikatakan, kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi Proyek Pembangunan/Revitalisasi Asrama Haji Waeheru Rp. 27 miliar. “Ada pengakuan kontraktor berikan Rp 350 juta kepada MY. Pengakuan ini bisa jadi bukti permulaan yang kuat, untuk dilakukan pengusutan,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, mengutip, Ketua KAK Maluku, Rizal Fadlan Umasugi, bahwa MY selaku Kanwil Agama telah dilaporkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta dan sudah dilakukan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Hanya saja, kasusnya tidak tuntas.

“Sebagai Ketua KNPI Maluku, saya mendukung agar kasus ini didorong untuk dilakukan penyelidikan tuntas.  Mestinya kasus ini  harus jadi atensi serius KPK. Dengan begitu, lembaga agama di Maluku jadi bersih,” papar Hayoto.

Dia berharap, atensi KPK sebagai lembaga anti rasuah menjadi penting sehingga pelaku-pelaku korup bisa jerah dan tidak lagi merusak Lembaga Kementrian Agama.

AMORAL

Selain itu, Hayoto juga menyentil kasus dugaan perselingkuhan atau “amoral” MY dengan seorang pengawainya. Menurut dia, Kementrian Agama RI, harus mengambil sikap tegas. Pasalnya, kasus ini bisa berpotensi melukai hati umat.

“Sebagai masyarakat Maluku kita merasa malu memiliki pimpinan “amoral” seperti ini,” ungkap dia. Dia berharap ada langkah-langkah nyata yang dilakukan Kementrian Agama  dalam menyikapi dugaan kasus yang satu ini.

“Kasus ini sudah jadi buah bibir masyarakat Maluku. Perlu ada langkah-langkah nyata dari Kementerian Agama dalam menyikapi masalah ini,” sambungnya.

Langkah-langkah nyata, lanjut dia, seperti melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran dari dugaan kasus “amoral” yang sudah terpublis luas itu.

“Ini penting untuk menjaga marwa dari Kementrian Agama dimata publik. Jangan sampai hanya karena perbuatan yang dilakukan oknum berimplikasi buruk pada lembaga Kemnetrian Agama,” paparnya.

Dia mengaku, mendukung aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa dalam gerakan mencopot Kakanwil Agama Maluku.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komunitas Anti Korupsi (KAK), Maluku, bersiap-siap melakukan pelaporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan korupsi berupa gratifikasi yang terjadi di Kantor Wilayah (Kanwil), Kementrian Agama, Maluku, ungkap Ketua KAK Maluku, Rizal Fadlan Umasugi, seperti dikutip situs online Media Indonesia.

Dikatakan, Kanwil Kementerian Agama Maluku, semestinya menegakkan nilai-nilai moral keagamaan, justru terkesan menjadi salah satu “sarang” korupsi masif di Maluku. “Ini bisa dilihat dari beberapa fakta dan informasi terkait praktik korupsi yang telah diinvestigasi oleh KAK Maluku,” sebutnya.

"Sepanjang tahun 2021 telah dilaporkan adanya dugaan praktik korupsi penerimaan gratifikasi terkait Proyek Pembangunan/Revitalisasi Asarama Haji Waeheru senilai Rp. 27 miliar. Pada kasus ini pihak kontraktor mengakui oknum pegawai Kanwil Kementerian Agama berinisial MY, diduga telah menerima sejumlah uang Rp 350.000.000," ungkap Umasugi.

Menurut dia,  MY selaku Kanwil Agama telah melaporkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. "Namun  sampai saat ini kasusnya tidak ditindaklanjuti," katanya.

"KAK Maluku meyakini, berbagai peluang terjadinya peristiwa korupsi secara masif di Kanwil Kementerian Agama Wilayah Maluku berpotensi akan terus terjadi, bahkan mungkin akan terjadi dalam bentuk yang lebih masif," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat, KAK Maluku, akan membuat laporan resmi kepada KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap pelabagai dugaan korupsi yang terjadi di Kanwil Agama maluku. “Kita akan laporkan resmi soal adanya dugaan korupsi ini,” tutup dia.

KASUS AMORAL

Selain, kasus dugaan korupsi, Kakanwil Agama Maluku, HY tersangkut berada pada pusaran kasus dugaan amroral yang sebelumnya parnah ramai diberitakan sejumlah media, kembali diungkit dalam demo  puluhan pemuda  Maluku, di Kantor Kementrian Agama,  di Jakarta, Senin, (3/6), lalu.

Aksi demo, puluhan mahasiswa ini mengatasnamakan: “Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Maluku,” yang berlangsung tepat di pintu gerbang Kantor Kementrian Agama, dengan pengawalan aparat kepolisian.

Para pendemo membawa spanduk bertuliskan: “Adili & Copot Pelaku Amoral. H Yamin, S.Ag, M.Pd, Adalah Pelaku Amoral.”  Selain, berorasi para pendemo ini juga melakukan aksi bakar ban. Demikian, rilis yang diterima Redaksi Kabar Timur, tadi malam, dengan koordinator aksi Dudi R.

Dalam rilisnya, Dudi menyatakan, aksi demo yang dilakukan pihaknya terkait dugaan tindakan pelanggaran amoral yang diduga melibatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Maluku.

Menurut pendemo, isu amoral beredar terkait dugaan hubungan gelap alias “terlarang” yang melibatkan HY, sebagaimana telah ditulis  media online beberapa waktu lalu, yang meresahkan publik di Maluku.

Dikatakan, kendati, isu tindakan amoral itu  adalah ranah privasi, namun dalam pemberitaan menyeret nama pimpinan lembaga pemerintah yang mengurusi hal-hal keagamaan. Akibat pemberitaan tersebut, menurut pendemo,  nama baik Kementerian Agama yang tugasnya menjaga nilai-nilai keagamaan serta moral ikut tercoreng.

Ironisnya, sejauh  ini isu tersebut terkesan dibiarkan bergulir tanpa ada klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut. Walaupun belakangan berita-berita yang memuat dugaan perselingkuhan tersebut sudah dihapus dari laman media online yang pernah melansir beritanya.

"Penghapusan pemberitaan tersebut justeru menjadi isu liar dan berbagai spekulasi negatif terhadap pribadi Kakanwil maupun lembaga yang dipimpinnya," sebut mereka dalam rilisnya.

Pendemo mereka mendesak Kemenag meluruskan atau mengklarifikasi  isu tersebut agar dapat membersihkan nama baik lembaga Kemenag.

Ada empat tuntutan yang pendemo berikan, dalam aksinya. Pertama, Kanwil Agama Provinsi Maluku  membuat tim klarifikasi meluruskan isu tersebut karena menciderai nama lembaga.

Kedua, Kakanwil Agama Provinsi Maluku harus bersedia menyampaikan atau mengklarifikasi isu tersebut untuk menjaga nama baik pribadi maupun nama Kanwil Agama Provinsi Maluku.

Ketiga: Secara moral Kakanwil Agama Provinsi Maluku , Yamin harus mundur dari jabatan sebagai kepala kantor wilayah agama Maluku, demi menjaga nama baik lembaga dari kesan dan prasangka negatif.

Keempat, jika yang bersangkutan tidak bersedia mundur maka dimintakan Menteri Agama RI agar mencopot yang bersangkutan dari jabatannya. Karena secara moral sudah tidak pantas untuk dijadikan sebagai sosok yang patut diteladani.

Kakanwil Agama Provinsi Maluku, H Yamin dikonfirmasi via ponselnya, tadi malam, tidak terhubung. Konfirmasi berulang kali, kendati tidak aktif. Informasinya ponsel telah berganti setelah kasus dugaan perselingkuhannya terbongkar. (KT)