205 Desa di Maluku Belum Ada Listrik

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Kendalanya akses jalan dan jembatan masuk desa.

DPRD Maluku mendesak PT PLN (Persero) UIW Maluku dan Maluku Utara untuk segera memetakan persoalan kelistrikan di negeri seribu pulau ini.  Pasalnya,  205 desa di Negeri Raja-Raja ini,  belum juga teraliri listrik.

"Tadi pak GM jelaskan ada 205 desa yang belum teraliri listrik. Ada kendala teknis yang saya tangkap, jalan dan jembatan untuk akses masuk ke desa itu. Saya ingin tahu dari pak GM karena ini harus dilakukan pemetaan, jalan dan jembatan mana di daerah mana, supaya kita dapat menentukan status jalan dan jembatan itu," kata Sekretaris Komisi II DPRD Maluku, Ruslan Hurasan dalam pertemuan bersama General Manager (GM) PLN, Awat Tuhuloula di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Kamis (29/2).

Dikatakan, pemetaan terhadap persoalan penunjang kelistrikan perlu dilakukan, sehingga dapat diketahui secara pasti jalan maupun jembatan mana saja sesuai status, apakah itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, DPRD akan mendorong sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah, termasuk berkoordinasi dengan Komisi III yang merupakan mitra kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang  (PUPR) Maluku.

"Kalaupun akses itu jadi status jalan provinsi maka kewenangan provinsi harus bertanggung jawab. Saya kira ini harus dibicarakan, termasuk berkoordinasi dengan Komisi III,” ungkapnya.

Hurasan menyampaikan saat berkunjung ke Kabupaten/Kota dalam agenda reses maupun pengawasan, pihaknya dapat menyampaikan langsung persoalan yang ada kepada Bupati/Wali Kota agar secepatnya langsung ditangani sesuai status jalan maupun jembatan.

"Oleh karena itu dalam upaya menghadirkan pelayanan listrik ke desa, pak GM kita butuh data itu. Perlu ada pemetaan dari PLN terhadap persoalan di lapangan,"ucapnya.

Terkait persoalan infrastruktur akses listrik di Manusela, Politisi PKB itu  mengaku pernah  menyampaikan langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hanya saja, kata dia, masih perlu dibahas lagi secara bersama-sama guna memetakan mana hutan lindung yang bisa diizinkan untuk akses infrastruktur kelistrikan.

"Komisi II juga pernah menyampaikan ke kementerian terkait status hutan lindung, saya kira ini harus ada duduk bersama, supaya PLN leluasa masuk melistriki daerah-daerah di seputaran Manusela,"pungkasnya. (KTL)

Komentar

Loading...