KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melakukan percepatan ekspor hasil laut melalui bandara Pattimura untuk meningkatkan perekonomian daerah.
“Program penerbangan langsung menuju negara pengimpor harus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku Hadi Basalamah di Ambon, Senin.
Ia mengatakan hal itu dalam rapat pengembangan ekspor Provinsi Maluku bersama pihak swasta yang akan melakukan kegiatan ekspor.
Menurutnya untuk percepatan ekspor hasil laut melalui udara dibutuhkan komitmen serius dan responsif dari semua pihak terkait dengan tindaklanjut pertemuan dengan melakukan negosiasi harga muatan yang disesuaikan dengan permintaan yang ada.
“Kita targetkan waktu satu sampai dua minggu sebelum berakhirnya bulan Desember, untuk rekapitulasi model hitungan yang lebih baru, agar program ini bisa melaju di bulan Desember,” tuturnya.
Pasalnya saat ini ketersediaan suplai hasil laut dari Maluku baru menyentuh 15 ton dan disesuaikan dengan kuota muatan pengangkut. Sementara permintaan yang dibutuhkan yakni menyentuh 20 ton.
“Kalau dalam waktu dekat bisa menambah tiga ton lagi maka masalah tersebut bisa diatasi,” katanya.
Hasil laut dari Maluku yakni udang vannamei, ikan tuna, life grouper, kepiting bakau hingga teripang.
Hadi berharap dengan program direct flight atau penerbangan langsung ini, bisa mempertahankan keberadaan Bandara Pattimura sebagai Bandara Internasional. Oleh sebab itu dibutuhkan dukungan juga dari berbagai pihak seperti bea cukai, Pelindo, dan angkasa pura.
Ia juga berharap agar komunikasi bisa tetap terbangun, dan tetap optimis, bahwa direct flight atau penerbangan langsung ini bisa dilakukan dalam satu sampai dua minggu ke depan.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam program ini, mudah mudahan semua upaya yang merupakan komitmen kita bersama bisa berjalan konsisten sesuai arahan Gubernur untuk bekerja totalitas,” ungkapnya.
Hadir juga pada kesempatan itu Pimpinan OPD Terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pihak Swasta, serta stakeholder terkait lainnya. (AN/KT)
