KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Aksi demo Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK), Maluku, di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Polda Maluku, Rabu, bakal berbuntut panjang.
Bagaimana tidak, Sekda Kabupaten Buru, Ilyas Hamid menyatakan bakal mempolisikan AMAK Maluku. Pasalnya, apa yang dituduhkan kepada dirinya merupakan fitnah dan telah merusak nama baiknya.
“Tuduhan yang disampaikan pendemo tidak mendasar dan merusak nama saya di publik. Karena, pendemo telah melakukan pencemaran nama baik pribadi saya. Saya sudah ambil langkah tegas. Saya sudah siapkan langkah hukum melalui kuasa hukum untuk memproses masalah ini,” kata Sekda ketika dikonfirmasi Kabar Timur, Kamis, kemarin.
Menurutnya, tuduhan SPPD Fiktif tahun 2019-2020 dirinya tidak terlibat dalam kasus yang sementara diproses di Kejaksaan Negeri (Kejari) Namlea. “Tidak berdasar karena 2019 saya belum jadi Sekda Buru. Tahun 2020 baru saya jadi Sekda dan saya bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengelola dana APBD,”jelasnya.
Intinya, lanjut Sekda, dirinya tetap mendukung apa yang telah menjadi laporan data para pendemo di Kepolisian dan Kejaksaan untuk diperiksa terkait keterlibatan dalam aksi tersebut. “Saya tetap mendukung proses hukum yang dilakukan penegak hukum, atas laporan yang dimasukan pendemo dan saya siap diperiksa, jika dipanggil,”terangnya.
Menyoal terkait kepemilikan SPBU, dia menyebut, SPBU yang dituduhkan merupakan hasil kerjasama dengan pihak lain, serta mengadaikan sertifikat rumahnya untuk membayarnya.
“SPBU bukan milik saya sendiri. Tapi, ada pihak-pihak lain yang miliki sahama. Jadi bukan punya saya secara mutlak. Saya jaminkan rumah di bank BRI dan BPDM. Saya juga setiap tahun selalu laporkan LHKPN lengkap ke KPK,”ujar Sekda.
Berbicara aset , Sekda mengaku, dia membangun rumah yang ia tempati saat ini sudah sejak 2004 -2005. “Saya baru jadi ASN tiga tahun lebih saya sudah bangun rumah itu. Kalau terkait Aset Ketel Minyak Kayu Putih itu, warisan orang tua saya dan semua itu surat-suratnya lengkap,”tutupnya.
Sebagaimanadiberitakan sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Maluku (AMAK Maluku), menggelar aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, dan Polda Maluku, Rabu 12 April 2023 lalu.
Mereka mendesak dua institusi penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda), Kabupaten Buru, Ilyas Hamid.
Sedikitnya lima poin tuntutan yang disampaikan. Diantaranya: mendesak Kejati Maluku segera menetapkan Ilyas Hamid tersangka atas dugaan penyimpangan SPPD Fiktif 2.5 Milyar 2019 – 2022. Kejati Maluku diminta mengambil alih kasus tersebut yang sedang ditangani Kejari Namlea.
Mendesak Krimsus Polda Maluku mengusut seluruh aset pribadi yang diduga dibiayai melalui APBD Kabupaten Buru menggunakan belanja APBD nomenklatur rehabilitasi rumah jabatan sekda dan pengadaan perlengkapan rumah jabatan pada anggaran bagian umum yang dialihkan ke rumah pribadi.
Mendesak Polda melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan Penguasaan dan pengelolaan sepihak aset Pemkab berupa aset ketel minyak kayu putih sejak 2020 hingga saat ini.
Selain itu, Polda mengusut dugaan pengaturan berbagai tender proyek dan penguasaan proyek termasuk pembangunan perumahan ASN Pemkab Buru di lahan pribadi di desa Ubung.
“Lahan tersebut belum di serahkan kepada Pemkab buru ( belum berstatus tanah aset pemda ) dan Sekda Buru telah menangkan dan memberikan pekerjaan kepada dua kontraktor, salah satunya bernama Warno,”ungkap AMAK Maluku.
Terakhir AMAK Maluku meminta, Krimsus Polda Maluku mengusut dugaan praktek pencucian uang lewat berbagai kepemilikan aset termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ) di Desa Wailo Kecamatan.
“Tidak mungkin gaji/tunjangan Ilyas hamid sebagai Sekda Buru dapat memiliki SPBU yang memiliki modal kerja/bangunan 4 – 6 Milyar Rupiah,” tutup mereka. (KTE)
