Pedagang Sebut Bos Alham Valeo Pembohong

Ketua APMA, Alham Valeo

KABARTIMURNEWS.COM. AMBON - Uang pemasangan listrik di Pasar Apung, Mardika, berasal pedagang. Bukan uang pribadi Bos Alham Valeo.

Pedagang di Pasar Apung, Mardika, akhir rame-rame menyebut Ketua APMA, Alham Valeo sebagai pembohong. Ini setelah, bos Alham  mengklarifikasi soal berita listrik di Pasar Apung seperti dikutip salah satu media online, di daerah ini, Senin, kemarin.

Haji Pia, salah satu pedagang mengungkapkan, penjelasan Alham di media tentang dirinya rugi puluhan juta rupiah untuk soal listrik tidak sesuai fakta. Pasalnya, pedagang yang saat ini menempati Pasar Terapung,  adalah mereka yang terdampak revitalisasi Gedung Putih.

Ketika direlokasi ke Pasar Terapung,  kata dia, mestinya pedagang tidak boleh membayar biaya apa-apa. “Bahkan masuk kios kita tidak boleh bayar, karena kita ini terdampak revitalisasi. Faktanya kita bayar,”ujarnya.

Sedangkan menyangkut lampu lampu, Alham, sebagai pengembang Pasar Terapung harus juga menyediakan lampu. “Awal kita masuk lampu tidak ada. Kios yang dibuat saja masih amburadul. Jadi biarpun sudah bayar harga kios Rp3 juta, kita harus renovasi lagi sekitar Rp. 15 juta,”terangnya.

Selanjutnya, masalah yang dihadapi pedagang soal penerangan atau lampu. Pedagang akhirnya meminta ke Disperindag Ambon mencari solusi terkait listrik. Karena pedagang tidak mungkin jualan dengan kondisi gelap, paparnya.

“Dan Dinas sendiri bilang akan bicarakan masalah itu dengan pengembang dalam hal ini Alham Valeo. Lalu kita semua sama-sama ke PLN yang ada di kawasan Galala. Dan saat itu kita bilang ke dia, bahwa dia harus tanggulangi listrik karena dia kan pengembang,” paparnya.

Dari situ, lanjut dia, Alham Valeo sendiri mengaku siap tanggulangi listrik, asalkan dibantu pedagang mengenai anggarannya. “Waktu itu satu kios/lapak/los kita tanggung Rp 650 ribu,”jelasnya.

Dikatakan, bila Alham mengaku pedagang memohon-mohon untuk dirinya memasukan listrik di Pasar Terapung tidak benar, sebab fasilitas penerangan wajib diberikan kepada pedagang dari pengembang.

Selain itu, lanjutnya, biaya pemasangan yang dikatakan Alham sebesar Rp 200 juta tidak disanggupi pedagang menurutnya tak masuk akal. Pasalnya, jumlah uang yang dikumpulkan dari ratusan pedagang, melebihi angka Rp 200 juta.

Menurutnya, jumlah kios di  Pasar Terapung  sebanyak 402, sementara Los Kecil 160, dan Los Rombengan (RB) 78.  Semua los dan kios di pasar terapung terisi penuh.

“Total sebanyak 640 pedagang berjualan didalam Pasar Terapung. Kita semua bayar Rp 650 ribu untuk biaya gardu dan biaya jaringan yang totalnya menurut Alham mencapai Rp 200 juta lebih,”terangnya.

Andaikan benar Alham Valeo membayar biaya gardu dan jaringan listrik di Pasar Apung Rp200 juta lebih, itu bukan dari uang pribadi Alham, tapi  uang dari pedagang yang dikumpulkan.

“Ada 640 pedagang berjualan di Pasar Terapung, setiap pedagang membayar Rp650 ribu untuk biaya pasang listrik. Kalau 640 dikalikan Rp 650 ribu, jumlah yang disetor ke Alham Rp 416 juta,”jelasnya.

“Nah,  kalau Alham bilang bayar biaya gardu dan jaringan Rp 200 juta lebih, berarti uang yang kita kumpulkan Rp 416 juta itu masih ada lebihnya. Terus yang jadi pertanyaan uang sisa dimana? Dan dia tidak rugi, tapi untung besar untuk pemasangan listrik itu,” beber pedagang.

Belum lagi, lanjutnya, ratusan pedagang itu harus membayar iuran per bulan untuk listrik Rp 50 ribu hingga mencapai Rp 300 ribu. “Setiap bulan kita bayar. Iurannya naik-naik terus dari Rp 50 ribu, Rp150 ribu, Rp 200 ribu bahkan Rp 300 ribu,”ujarnya.

“Rp 50 ribu dikalikan 640 pedagang, sebulan Alham menerima Rp 32 juta.  Sedangkan Rp.100 ribu Rp 64 juta, kalau iuran Rp 150 ribu sebulan iuran listrik Rp 96 juta, kalau iurannya naik Rp 200 ribu sebulan Rp.128 juta, dan kalau pedagang harus bayar Rp 300 ribu listrik, per bulan yang diterima Rp.192 juta. Jadi kalau mau bilang rugi, dia rugi dari segi apa coba,”rincinya.

Kebijakan menaikan tarif iuran listrik di Pasar Apung, juga diprotes pedagang. Pasalnya, pembayaran tak sesuai pemakaian. “Masa kita yang punya satu mata lampu harus bayar sama dengan yang punya dua sampai tiga mata lampu, kan tidak rasional,”terangnya.

“Saya pernah telepon Alham pertanyakan kenapa iuran listrik naik semahal itu? Dan Alham menjawab itu kalau ada sisahnya bisa dimasukan ke uang kas APMA. Yang saya heran, ngapain kita harus isi uang kas APMA,”tegasnya.

"Jadi, yang Alham sampaikan bahwa dia harus bayar pakai uang pribadi selama 15 bulan hingga puluhan juta menutupi kekurangan iuran bulanan pedagang,  itu pembohongan  besar. Karena kita semua bayar rutin setiap bulan, tidak ada yang tunggak," tambahnya.

Bahkan, lanjutnya, ketika Alham Valeo tidak membayar tagihan listrik ke PLN (tunggakan) selama tiga bulan pertengahan 2022 lalu, Rp 25 juta, yang bayar lunas ke PLN pedagang yang tergabung dalam IPMA bersama Disperindag Kota Ambon.

"Kemudian ada juga tunggakan Alham Valeo di bulan November, Desember 2022 dan Januari 2023 Rp 26 juta, kita dari IPMA yang tanggulangi Rp 13 juta dan pihak Disperindag Rp 13 juta. Jadi, kapan kita nunggak bayar listrik, malah kita yang tutupi," paparnya.

Dikatakan,  tuduhan Alham Valeo ada oknum IPPMA yang kerap memfitnah dia korupsi uang listrik dan katanya kita laporkan dia ke polisi, itu tidak benar. Yang ada malah Alham yang lapor saya di polisi atas tuduhan pencemaran nama baik, saya ada buktinya semua,"bebernya.

Ketua APMA, Alham Valeo, selaku pengembang tidak kehabisan akal meraup keuntungan dari para pedagang di area Pasar Mardika, khususnya pedagang yang direlokasi Pemkot Ambon dari Gedung Putih ke Pasar Terapung Juli 2021 lalu.

Selain bisnis lapak, kios dan los, yang dijual dari harga puluhan juta hingga ratusan juta per tempat jualan tanpa dasar aturan harga yang jelas dari pemerintah daerah juga tanpa ada jaminan hukum, Alham Valeo juga diduga "menguras" uang pedagang dengan modus bisnis pemasangan Gardu PLN di Mardika.

Dari pantauan media ini di lapangan, Gardu PLN yang disediakan Alham Valeo di Pasar Mardika itu dengan meteran sebesar 53.000 VA, dan diperuntukan bagi pedagang menerangi tempat jualan mereka.

Salah satu pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Mardika, yang meminta namanya dirahasiakan, kepada koran ini di Ambon, mengungkapkan, pedagang yang ingin menempati Pasar Terapung tidak diperbolehkan memasang meteren listrik sendiri, melainkan wajib melalui Alham Valeo.

"Jujur saja, sejak awal kita ingin pasang meteran listrik sendiri biar kita tahu pemakaian listrik kita sehari-hari, dan kita bayar sesuai pemakaian listrik. Tapi tidak diperbolehkan Alham Valeo,"keluh sumber itu sambil berjualan.

Sementara itu, Alham Valeo seperti dikutip salah satu media online Senin (27/3), kemarin mengatakan, dirinya menangani listrik di Mardika karena, saat direlokasi pedagang tidak mampu membayar listrik, sebab terkendala besarnya biaya gardu dan biaya jaringan yang totalnya mencapai Rp.200 juta lebih.

“Justru beta kasihan dong (mereka), pedagang sampai berkali-kali demo Disperindag Kota Ambon dan PLN, termasuk beta ikut tekan PLN minta keringanan dan menekan dinas Indag untuk cari solusi, tapi PLN bilang harus bayar biaya sebesar itu,”katanya.

Menurutnya, akibat jalan buntu pedagang dan oknum Disperindag Kota Ambon memohon untuk dapat membayar biaya listrik di Pasar Mardika.“Pedagang dan oknum indag memohon ke beta untuk talangi dolo biaya itu (listrik),”ujarnya.

“Beta jelas tidak mau, tapi karena semua memohon terpaksa beta sanggupi sampai listrik masuk dan bermasalah lagi pada pembayaran bulan pertama, tagihan untuk iuran bulanan pedagang mengeluh, karena baru bajual belum ada keuntungan terpaksa karna jaringan atas nama beta, beta harus bayar lagi pakai uang pribadi dan selama 15 bulan puluhan juta beta uang pribadi keluar talangi kekurangan iuran bulanan pedagang,”beber Alham.

Alham mengaku, dirinya merasa di fitnah terus menerus dengan tudingan korupsi uang lampu oleh salah satu oknum anggota Ikatan Pedagang Pasar Mardika (IPPMA) dan kawan-kawan sehingga membuat dirinya tidak lagi membayar listrik selama 7 bulan hingga saat ini.

“Saya difitnah terus terkait uang lampu oleh salah satu oknum anggota IPPMA dan kawan-kawan, untuk itu beta serahkan listrik ke pemerintah makanya sudah 7 bulan listrik padam sampe sekarang,”tuturnya.

Dirinya menyampaikan, oknum-oknum IPPMA sangat tahu kalau tiap bulan dirinya selalu talangi biaya listrik tapi mereka tegah memfitnahnya. “Di muka beta dong selalu sanjung-sanjung beta dan berterima kasih, tapi di kalangan pedagang dong tiap hari sebarkan fitnah kalau beta ini makan puluhan juta uang listrik setiap bulan sampe dong lapor beta di polisi dan kodim, beta dapa periksa dan terbukti justru beta berkorban tiap bulan sehingga polisi dan kodim suru beta tuntut balik pengurus IPMA tapi beta seng pernah tuntut,” jelasnya.

DATA TAGIHAN LISTRIK

Data Kabar Timur, tagihan listrik Pasar Terapung selama ini ditangani Alham Valeo, perbulannya paling besar mencapai Rp.14,797,391, dengan daya 53.000 VA dan itupun di 2022 lalu.

Untuk tagihan listrik Pasar Terapung pada Januari 2022, Rp.3.835,020, Februari 2022 : 6.114.326, Maret 2022 : 9.913.167, April 2022 : Rp 13.205.496, Mei 2022 : Rp 13.603.469, Juni 2022 : Rp.14.797.391, Juli 2022 : Rp9.406.654, Agustus 2022 : Rp.3.835.020.

September 2022 : Rp8.031.836, Oktober 2022 : Rp.9.008.681, November 2022 : Rp.10.490.599, Desember 2022 :Rp 10.524.599. sementara untuk tahun 2023, pada bulan Januari tagihan sebesar Rp Rp 10.524.599, Februari 2023 : Rp3.835.020, Maret 2023 : Rp3.835.020. (KTE)

Komentar

Loading...