AMBON-Aksi demo FAM disebut sebagai salah satu strategi dalam rangka penyampaian sebuah pesan ke publik, mereka datang ke kantor DPRD Maluku dan berteriak-teriak kalau ada salah satu anggota DPRD yang melakukan poliandri tanpa menyebutkan nama.
Ketua DPRD Maluku, Benhur G Watubun mengungkapkan, pihaknya akan meminta Badan Kehormatan (BK) mengundang Forum Alainsi Mahasiswa (FAM) yang melakukan aksi demonstrasi terkait dugaan poliandri yang diarahkan ke anggota legslatif (Aleg) DPRD Maluku berinisal RAH bahkan telah memasukan laporan ke Badan Kehormatan lembaga legislatif tingkat provinsi itu.
''Terkait tudingan ke ibu RAH sebagaimana aksi demonstrasi FAM dan laporan ke BK, selesai pengawasan ini, pimpinan meminta BK mengundang FAM untuk menyampaikan bukti-bukti terhadap laporan tersebut,'' kata Watubun kepada wartawan, Senin, kemarin.
Ia mengakui, buntut aksi demonstrasi itu, ada medua online yang akhirnya memberitakannya, bahkan menyebut jelas nama anggota DPRD yang dituding melakukan poliandri, tanpa melakukan konfirmasi kepada sang aleg.
''Memang media itu menyajikan fakta-fakta, baik aksi demonstrasi maupun surat ke BK yang sengaja disebar keluar. Saya juga sempat menelepon wartawan dari media online itu sebagai proses pengecekan, karena sudah terlanjur menjadi opini di luar,'' akuinya.
Benhur juga menilai aksi demonstrasi yang digelar FAM adalah sebuah strategi dalam rangka penyampaian sebuah pesan ke publik saja, karena mereka hanya datang ke kantor DPRD Maluku dan berteriak-teriak kalau ada salah satu anggota DPRD yang melakukan poliandri tanpa menyebutkan nama.
"Saya menganggap demonstrasi itu, dia seperti pesanan begitu; karena saat mereka berteriak-teriak, berorasi menyampaikan salah satu anggota dewan melakukan pelanggaran etika dan ketika koordinasi sedang dilakukan agar mereka diterima, para pendemo itu justeru langsung pulang begitu saja,'' kata dia.
Nah, kata dia lagi, masalah seperti ini kemudian menjadi bola liar, apalagi tuduhan ini kepada seorang politisi sehingga sebagai pimpinan DPRD pihaknya merasa bertanggungjawab secara politik, hukum dan moral, atas situasi yang terjadi.
''Karena ini tuntutannya ke DPRD maka kita akan melakukan sesuai tahapan dan mekanisme, kita akan meminta pertanggungjawaban kalau ini benar, maka ini harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang jelas tapi jika ini tidak benar, maka pasti melahirkan fitnah yang keji terhadap seseorang dan ini sudah persoalan nama baik,'' tandas Watubun.
Watubun juga minta kepada semua pihak supaya bersabar, karena pihaknya tidak ingin membesarkan apa yang tengah dialamatkan kapada rekannya itu."Supaya semua pihak bersabar karena betul kita tidak ingin untuk membesar-besarkan masalah tapi kami melihat tanpa ada hujan angin orang kemudian lalu menyampaikan pendapat ini yang menurut kami penting untuk ditelesuri secara baik," tutupnya. (KT)