AMBON— Sepak terjang Kepala Dinas Pekerjaan Umum [PU] Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] Umar Billahmar yang diduga kerap melanggar aturan itu akhirnya diusut. Hari ini dia dijadwalkan harus memenuhi panggilan jaksa terkait kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas [SPPD] fiktif tahun anggaran 2019 dan 2020.
Pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk kepentingan pengumpulan Bahan dan Keterangan [Pulbaket]. Dan ini merupakan yang pertama kali dilakukan Kejaksaan Negeri [Kejari] SBT terhadap Umar.
Kepastian adanya pemanggilan Umar disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri [Kajari] SBT Muhammad Ilham kepada wartawan melalui telepon WhatsApp, Rabu (21/9).
“Ini baru panggilan pertama. Selama ini via telepon saja, karena beliau sibuk, beliau ada di Ambon. Ini juga baru nyampe [Bula] lagi, informasi yang saya peroleh dari Kasi Intel, besok (hari ini) Kadis PU bersedia hadir,” ungkap Muhammad Ilham.
Ilham menjelaskan terkait kasus tersebut, beberapa waktu lalu Kejari SBT telah memeriksa sejumlah staf Dinas PU SBT untuk keperluan yang sama. “Jadi masih permintaan data keterangan. Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan saja,” jelas Ilham.
Sebelumnya, Kejari SBT diketahui tengah mengusut kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas [SPPD] fiktif pada Dinas PU Kabupaten SBT. Kasus ini ditindaklanjuti dengan pemeriksaan 7 ASN dinas tersebut
Kepala Seksi [Kasi] Intel Kejari SBT Rian Jose Lopulalan di ruang kerjanya di Bula, Jumat (1/7) lalu mengungkapkan, pemeriksaan pihaknya berkaitan dengan anggaran perjalanan dinas tahun 2019 dan 2020 yang dilaporkan ke Kantor Kejari SBT beberapa waktu lalu.
“Kemarin yang sudah kami periksa sekitar tujuh orang,” ungkap Rian Jose Lapulalan.
Siapa-siapa saja oknum pegawai yang diperiksa, Rian enggan menyebut nama mereka. Dia berdalih pemeriksaan masih seputar pengumpulan Bahan Keterangan [Baket].
“Kami sudah periksa, nanti di bagian Pidana Khusus [Bidsus] baru kami berikan keterangan lebih lanjut,” ucapnya.
Kendati demikian, Rian mengaku akan ada pemanggilan terhadap Kadis PU SBT Umar Billahmar untuk permintaan keterangan.
Dalam kasus dugaan SPPD fiktif tahun 2019 dan 2020 ini, Rian memastikan Umar Billahmar akan dimintai keterangan.”Untuk kadis kami belum ada agenda, tapi pasti diperiksa. Kadis juga ada perjalanan ke Ambon, ke Jakarta. Kalau disini [Kabupaten] kebanyakan staf,” bebernya.(KTA)
