Kantor Gubernur & DPRD “Diserbu” Ratusan Pendemo

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Empat poin tuntutan, salah satunya menolak tunda Pemilu dan perpanjagan jabatan Presiden dan wakil Presiden.

Kantor Gubernur dan DPRD Maluku, “diserbu” ratusan demonstran yang menamakan diri Aliansi BEM se-Kota Ambon, Senin (11/4). Aksi mahasiswa yang berlangsung serentak secara nasional itu, dilakukan mahasiswa Ambon, yang berasal dari kampus IAIN, Universitas Darussalam, STIA Alaska, Universitas Muhammadiyah Maluku, IAKN dan Stikes Maluku Husada.

Aksi pertama dilakukan ratusan mahasiswa itu, di Gerbang Kantor Gubernur Maluku, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Setelah selesai, mereka kembali menduduki Gedung Kantor DPRD Maluku, di kawasan Karang Panjang.

Saat aksi di Kantor Gubernur, demonstran meminta Gubernur Maluku, Murad Ismai, turun menemui mereka guna mendengar sejumlah poin tuntutan mereka. “Kami minta Gubernur Maluku, datang dihadapan kami dan mendengar semua pernyataan sikap kami,”teriak salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Kondisi sempat tengang antara mahasiswa dan aparat kepolisian, lantaran Gubernur tak kunjung menemui demonstran. Aksi saling dorong tak terhindarkan, karena mahasiswa berusaha menerobos gerbang yang dijaga ketat aparat kepolisian.

Mengetahui Gubernur Murad tak berada di Kantor, dan hanya Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, ratusan demonstran meminta mantan Bupati MBD itu menemui mereka.

Sekira satu jam berteriak meminta kehadiran Wakil Gubernur,  akhirnya Barnabas Orno menemui demonstran dan langsung berdiri di atas satu unit mobil pickup yang digunakan mahasiswa.

Dihadapan Wakil Gubernur, mahasiswa membacakan empat point tuntutan, diantaranya menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena melanggar pasal 7 UUD 1945 tentang masa periodesasi Presiden dan Wakil Presiden yang dibatasi maksimal hanya 10 tahun.

“Kami Aliansi BEM se-Kota Ambon mendesak DPRD Maluku memanggil dan mengevaluasi Pertamina Cabang Ambon terkait kelangkaan BBM jenis Pertalite akibat naiknya harga BBM jenis Pertamax,”sebut Koordinator Lapangan Aksi, M. Zulpan Narahubun, dihadapan Orno, sesuai pernyataan sikap.

Poin selanjutnya, menuntut Pemerintah Daerah Maluku untuk mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui subsidi atau bantuan langsung tunai, terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kami Aliansi BEM Se-Kota Ambon menuntut pemerintah daerah Maluku dan DPRD Maluku, untuk menjaga dan mengelola pasokan, distribusi, kestabilan harga kebutuhan pokok,”tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Gubernur dihadapan ratusan mahasiswa mengatakan, terkait kenaikan harga bahan pokok akan segera ditindaklanjuti. “Besok (hari ini), kita akan lakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Disperindag Maluku dan Pemerintah Kota Ambon, terkait kenaikan harga bahan pokok. Untuk subsidi bantuan langsung tunai, kita harus koordinasikan dulu dengan Pak Gubernur dan DPRD agar dibijaki kembali,”tambah Barnabas.

Dia berjanji, setelah rapat koordinasi mengenai kenaikan harga bahan pokok, pihaknya bakal turun langsung memantau gudang sembako, dan mengecek distributor barang di Kota Ambon.

Setelah mendengarkan tanggapan wakil Gubernur Maluku, ratusan demonstran langsung bertolak menuju Gedung DPRD Maluku dengan berjalan kaki. Para demonstran dalam orasinya, kembali menuntut DPRD Maluku untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan sosial masyarakat

Mereka menuntut DPRD Maluku sebagai lembaga pengawasaan seharusnya mempunyai fungsi pengawasan, terhadap setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Maluku Lucky Watimury, berjanji akan menampung setiap aspirasi dan  membawa aspirasi serta tuntutan mahasiswa ke Pemerintah pusat saat kunjungan kerja di Jakarta.

“Ini bukan suatu hal yang kebetulan bagi kami, semua aspirasi dari adik-adik mahasiswa akan kami tampung, dan segala tuntutan ini akan kami bawah ke Pemerintah Pusat, besok,”terangnya.

Perjuangan ini bukan hanya akan menjadi perjuangan anggota DPRD saja, melainkan perjuangan dari masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon serta Mahasiswa. “Kami akan perjuangkan apa yang telah menjadi kendala bagi masyarakat di Maluku, akan kita perjuangkan segala tuntutan di hadapan Pempus nantinya,”tutupnya. (KTE/MG1)

Komentar

Loading...