KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) inap yang baru selesai dikerjakan pada Juni tahun 2020 lalu di Desa Longgar, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, kini telah rusak.

Kerusakan terjadi pada sejumlah atap plafon baik di lantai I maupun lantai II. Bangunan yang menelan anggaran Rp 1,4 miliar dari APBD Kabupaten Aru itu, bahkan sudah tidak lagi difungsikan. Kendati demikian, belum ada perhatian serius pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aru atas kerusakan tersebut.

Menyikapi masalah ini, salah satu pemuda Aru, Wahab Mangar mengatakan, selain infrastruktur dan pendidikan, sektor kesehatan menjadi salah satu program prioritas Pemkab Aru dibawah kepemimpinan Bupati Johan Gongga.

“Tapi yang terjadi saat ini bisa publik lihat sendiri. Puskesmas inap di Desa Longgar tidak lagi difungsikan. Itu akibat ada sejumlah kerusakan. Mestinya ini diberikan perhatian,” kata Mangar dihubungi wartawan, Selasa (31/8).

Menurutnya, kebutuhan layanan kesehatan masyarakat saat ini tinggi. Tapi sangat disayangkan jika itu tidak didukung perbaikan akses kesehatan yang ada. “Kita punya bangunan tapi akses kesehatan macet disebabkan Puskesmas Longgar tidak beroperasi. Sudah telan miliaran rupiah tapi hasil mengecewakan,” ujarnya.

Ketua DPC Partai Gelora Kabupaten Kepulauan Aru itu mengaku, dana pembangunan Puskesmas bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 senilai Rp 1,4 miliar. Ini diakomodir melalui DPA Dinas Kesehatan sebagai dinas teknis.

Kemudian, layanan kesehatan secara gamblang juga tertera dalam peraturan pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1.

“Pada poin ini, Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal, (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal,” jelas politisi Partai Gelora ini.

Mangar menilai, rusaknya fasilitas kesehatan tentunya akan berdampak terhadap tingkat pelayanan yang justru semakin relatif rendah. Ini tercermin bila ada kendala masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan di beberapa rumah sakit maupun puskesmas.

“Prosesnya itu sendiri masih belum membantu. Hal-hal tersebut yang mesti kita sikapi dengan baik,” paparnya.

Memang, lanjut Mangar, menjadi daerah kepulauan sangat berpengaruh besar terhadap potensi ekspor Sumber Daya Alam (SDA). Aru terkenal dengan beragam SDA dan keindahan alamnya yang mampu menarik wisatawan berkunjung. Di sisi lain, distribusi kesehatan dan sektor lainnya banyak terkendala karena tidak bisa ditempuh hanya dengan jalur darat.

“Apalagi secara bisnis, rumah sakit swasta tidak serta merta ingin membangun cabangnya di tempat terpencil. Akhirnya investor maunya investasi di daerah yang punya impact banyak sehingga ada disparitas disini. Ini memang susah karena luas sekali, pemerintah pun saat ini sulit menemukan cara yang bagus bagaimana,” pungkasnya. (KTY)