KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, bertanggungjawab terhadap seluruh kehidupan demokrasi di 11 Kabupaten/Kota di Maluku  itu.

“Pemerintah Provinsi Maluku, bertanggungjawab atas kehidupan berdemokrasi, khususnya tentang partisipasi pemilih dalam setiap Pemilu, “ ungkap Sekertaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, Rabu (26/5).

Olehnya itu, lanjut Selang, sebagai wujud tanggungjawab terhadap kehidupan demokrasi Maluku, pihaknya sangat mendukung kerja-kerja para komisioner baik KPU maupun Bawaslu.

Kendati begitu, Selang mengungkapkan, untuk tetap menyukseskan pesta demokrasi di Maluku pada masa mendatang seperti tahun 2024 nanti, ada dua aspek yang saat ini menjadi perhatian penting pihaknya.

“Dua aspek itu adalah, regulasi tentang pesta demokrasi nanti, kemudian kemampuan anggaran. Dan ini sudah mulai kita bahas secara spesifik mulai sekarang, “ jelas Selang.

Dalam pembahasan guna melihat kemampuan anggaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti, terdapat dua hal penting yang menjadi fokus pihaknya, yakni anggaran Pemilu dan Non Pemilu.

“Untuk non pemilu ini, adalah bagaimana menyiapkan prasarana. Kalau misalnya dilaporkan bahwa kita akan menggunakan aplikasi dan seterusnya, maka itu berarti kita harus sediakan infrastruktur. Infrastruktur dalam artian adalah jaringan internet dan lain sebagainya harus siap, “ paparnya.

Dia menambahkan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Maluku, tidak memiliki alasan untuk tidak mendukung kerja-kerja komisioner dalam menyukseskan Pilkada di 2024 . “Kita dukung, sebab Pemerintah Daerah termasuk didalamnya DPR, Birokrat dan Eksekutif juga bertanggungjawab atas hal itu, “ tutupnya.

(KTE)