KABARTIMURNEWS.COM,PIRU, - 22 Mei 2021 tepat empat tahun, M. Yasin Payapo (MYP) dilantik sebagai Bupati Seram Bagian Barat (SBB). Namun, sejak dilantik hingga kini kepemimpinanNYA, lebih banyak menuai protes dan minus prestasi.

MYP dan Timotius Akerina, dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati SBB, bersamaan dengan Walikota Ambon, Bupati Buru, dan Bupati Maluku Tengah, pada 22 Mei 2017, di Lapangan Merdeka Kota Ambon, oleh Gubernur Maluku, Said Assagaf kala itu.

Berbeda dengan Walikota dan Wakil Walikota Ambon,  Bupati Maluku Tengah, dalam empat tahun memimpin  keduanya menuai banyak prestasi. Misalnya Kota Ambon berhasil meraih 106 penghargaan.

Sementara, Bupati M. Yasin Payapo terbalik.  Pasangan ini bukan dipuji,  tapi diprotes pelbagai kalangan, bahkan  masyarakat, SBB itu sendiri.

Direktur Rumah Inspirasi dan Literasi Provinsi Maluku, Fahrul Kaisuku, kepada Kabar Timur, Minggu (23/5) mengaku, empat tahun kepemimpinan MYP selama ini lebih banyak menuai kontroversi dalam setiap kebijakan dari pada menghasilkan prestasi.

“Walikota Ambon itu di demo masyarakatnya. Namun, mereka berhasil membayar kepercayaan masyarakat dengan pelbagai penghargaan yang diterima selama memimpin. Sementara MYP ini, kita sendiri tahu, selalu tuai protes dan minim prestasi, “ katanya.

Dia mencontohkan, dalam tahun-tahun kepemimpinan MYP, lebih banyak protes yang disampaikan oleh masyarakat akibat banyak janji-janji politik yang tak pernah terealisasi.

“Saya ambil contoh, Desa Sohuwe, 28 September 2020 lalu, ratusan masyarakat Kecamatan Taniwel, gelar unjuk rasa di kantor Bupati Payapo, untuk menepati janjinya copot Penjabat Desa Sohuwe,”ungkapnya.

Selanjutnya, bupati di demo Sentral Gerakan Mahasiswa Maluku (SGMM) di Gedung KPK Jakarta, terkait indikasi atas pemotongan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017, sebesar 10 persen pada setiap desa.

Belum lagi, masalah dana gempa bumi 2019 yang hingga kini masih dipertanyakan masyarakat lantaran belum ada realisasinya. Persoalan terbaru mengenai dana hibah 2018, yang tanpa laporan pertanggungjawaban juga membingungkan warga.

“ Tidak hanya itu, kapal Rp 7,1 miliar milik Pemda SBB, yang sampai saat ini belum selesai dikerjakan padahal sudah lewat batas waktu pun, banyak protes.  Masih banyak, tapi tidak bisa dijelaskan satu per satu. Ini berarti bupati kita sudah gagal mendapatkan kepercayaan masyarakat, sebab terlalu banyak protes, “ujarnya.

Dia menambahkan, akibat kerap diprotes masyarakat, saat ini banyak warga di Kabupaten SBB yang sudah terang-terangan memainkan wacana di media sosial untuk tidak lagi memilih MYP sebagai bupati di Pilkada mendatang.

“Bahkan ada warga yang di media sosial seperti Facebook, menyuarakan tagar MYP satu periode. Hal ini jangan dianggap remeh, sebab bila masyarakat sudah kecewa, maka jalan menuju tahta episode kedua akan mustahil diraih, “tutupnya. (KTE)