Anggaran ADD Negeri Jerili, Malteng Ditilep

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON,  - Banyak dari anggaran ADD desa tersebut yang ditilep. Entah ditilep kepala desa atau staf lainnya, tapi fakta menunjukan demikian. Uang belanja pemberdayaan masyarakat, honor operator desa, maupun anggaran pembangunan di desa tidak sesuai RAB yang ada.

“Yang kami dapatkan dari saniri, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat seperti itu. Ternyata di RAB lain, fakta di lapangan lain. Jadi memang amburadul,” kata Kabid Investigasi dan Korwil Maluku LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Hengky L Workala saat mendatangi redaksi Kabar Timur, Senin (29/3)

Menurutnya, untuk bidang pemerintahan, dalam RAB tertulis honor operator desa per bulan sebasar Rp 600 ribu.  Jika selama setahun, operator desa akan menerima senilai Rp 7,2 juta. Anehnya, terhitung setahun, operator desa hanya mendapatkan Rp 2 juta. Sementara sisa Rp 5,2 juta diambil oleh kepala desa setempat Rudolf F Pormes.

Kemudian, untuk pembelian mesin chainsaw, yang ada pada RAB desa terlampir harga per satu unit mesin chainsaw Rp 15 juta. Jika beli untuk dua kelompok, maka total sebesar Rp 30 juta.

Tapi, kepala desa membeli mesin tersebut tidak dalam kondisi siap dipakai melainkan hanya suku cadang. Suku cadang ini nantinya dirakit kembali barulah bisa dipakai. Harga suku cadang sebesar Rp 5.035.000. Jika dikalikan dua unit maka totalnya Rp 10.070.000.

“Sisa dari anggaran sebanyak Rp 19.930.000 entah kemana. Tidak pernah ada keterbukaan,” jelasnya

Indikasi penyalahgunaan anggaran juga terjadi untuk pembelian lima unit mesin ketinting. Sesuai RAB desa, satu unit ketinting dibeli dengan harga Rp 3 juta.

Namun fakta yang ada, mesin yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi. Sebab, yang dibeli adalah mesin bermerk metsumato. Harga untuk lima unit mesin merk metsumato sebesar Rp 9.485.103.

“Yang ditetapkan mesin merk honda. Tapi yang dibeli merk lain. Jadi anggaran sisa juga tak tahu kemana,” paparnya.

Dia mengaku, bukan itu saja, tapi ada banyak keganjalan yang terjadi. Misalnya penyalahgunaan untuk anggaran pembelian bibit sapi, bibit ikan lele, mesin genset, alat-alat pertukangan, material untuk pekerjaan pembangunan lima rumah layak huni dan lain sebagainya.

“Jadi anggaran terindikasi disalahgunakan itu sebanyak Rp 130.384.497. Tapi jika dipisahkan pajak PPn 10 persen dan PPh 1,5 persen sebesar Rp 14.166.217, maka kerugian keuangan negara mencapai Rp 116.218.280,” terangnya.

Ditambahkan, masalah ini sudah pernah dilaporkan ke Polres Maluku Tengah pada Agustus 2020 lalu. Tapi, sampai saat ini, tidak ada tindaklanjut. Dia menduga, ada oknum polisi yang juga bermain untuk meloloskan Kades Jerili dari jeratan korupsi. (KTY)

Komentar

Loading...