Lucky Wattimury Disebut  Bukan Wakil Rakyat, Tapi….

ist

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Olah gerak, Lucky Wattimury Ketua DPRD Maluku, tidak pantas sebagai wakil rakyat, tapi pas atau cocok, jadi wakil pemerintah. “Dia (Lucky) pantasnya  jadi wakil Pemerintah, bukan wakil rakyat,” kata Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Jaflaun Batlayeri, kepada Kabar Timur, Minggu (28/3).

Pernyataan ini, pantas diberikan kepada politisi PDIP Maluku Lucky Wattimury, karena telah salah kaprah menanggapi hasil pertemuan Pemkab KKT, DPRD KKT dan DPRD Maluku, terkait pembahasan Participating Interest (PI) Blok Masela beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah KKT telah menyampaikan aspirasi kepada DPRD Maluku, bahkan Lucky Wattimury mengaku akan mengkaji permintaan pengelolaan PI 6 persen Blok Masela yang diusulkan itu.

Menurut dia, yang mau dikaji apa. Bagi dia, kajian bukan domain wakil rakyat. Kajian itu domain pemerintah bukan wakil rakyat. “Jangan salah kaprah dengan aspirasi yang kami bawa dari KKT,” tegas Batlajeri.

Seiringan waktu, lanjut dia,  Ketua DPRD  Maluku menyatakan, permintaan DPRD KKT untuk diusulkan jadi daerah penghasil dan/atau daerah terdampak, adalah sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang hal itu.

“Bagi rakyat Tanimbar, pernyataan ini telah menggiring opini publik seolah perjuangan dan aspirasi rakyat Tanimbar adalah perjuangan dan aspirasi yang menabrak aturan perundang-undangan. Padahal sama sekali tidak, “ jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengaku, pernyataan Lucky Wattimury terkait permintaan KKT dalam mengelola PI Blok Masela langgar aturan  dan perundang-undangan itu kesalahan besar.

“Dia bilang langgar aturan. Saya sarankan kepada Ketua DPRD Maluku, baca baik-baik soal PP 35 Tahun 2004 tentang hulu, minyak dan gas, baca serta penjelasannya agar paham, “ tegasnya.

Pernyataan ketua DPRD Maluku tentang perjuangan KKT memperoleh PI di Blok Masela, tunjukan Lucky Wattimury tidak paham peraturan. “Kalau dia tahu PP 35 , tidak mungkin bilang seperti itu, “ katanya.

Perjuangan untuk mendapat pengakuan sebagai daerah penghasil dan terdampak, jelasnya, berpijak dari Keputusan Presiden tentang skema pengembangan onshore yang akan berlokasi di daratan Pulau Yamdena, sehingga paradigma Industri Migas bukan saja offshore sebagaimana yang  dikenal sejauh ini, tapi juga paradigma onshore.

Dan itu artinya, lanjut dia, Tanimbar akan menjadi daerah penghasil sekaligus terdampak. Persoalannya, hanya belum ditetapkan saja oleh Menteri ESDM. Karena itu pihaknya menyampaikan aspirasi tersebut untuk menjadi bagian perjuangan bersama dengan DPRD Maluku agar dapat ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Kenapa perjuangan kami dianggap menabrak aturan perundang-undangan?  “Kan sama halnya dengan perjuangan PI 10 persen, yang kami maksudkan sebagaimana ada pasal 17 Permen ESDM itu adalah karena terdapat ruang tafsir yang berbeda, apakah BUMD Provinsi atau BUMD Kabupaten/Kota, atau bersama-sama. Karena itu, Tanimbar mengajukan diri menjadi bagian untuk ikut dalam pengelolaan PI 10 persen,”jelasnya.

Hal ini bukan tanpa dasar, tapi memiliki pijakan Yuridis dan Sosiologis yang kuat. Pertama, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin frasa Daerah Penghasil dalam urusan alokasi anggaran pembangunan yang bersumber dari pengelolaan SDA Migas.

Tanimbar butuh penetapan Pemerintah melalui Kementerian ESDM, bahwa Tanimbar adalah “daerah penghasil” yang merujuk pada skema pengembangan Blok Masela skema onshore. Kemudian, secara sosiologis orang Tanimbar, dengan tulus telah menyerahkan tanah-tanahnya untuk proyek pengembangan Blok Masela dan siap untuk menerima semua beban resiko akibat dampak yang ditimbulkan baik dari  aspek sosial-ekonomi, sosial-budaya maupun aspek lingkungan.

“Tanah bagi orang Tanimbar adalah “saudara perempuan”, artinya dengan menyerahkan tanah berarti menyerahkan saudara perempuan. Masadengan meminta bagian untuk berpartisipasi dalam pengelolaan PI 10 persen karena telah menyerahkan saudara perempuan dianggap menabrak aturan,”tegasnya.

Di Maluku  kental dengan adat dan budaya, dia mencontohkan, jika ingin meminang anak perempuan untuk dijadikan isteri, harus membawa harta. “Mau masuk minta orang punya anak perempuan itu mesti bawa harta. Saya justru khawatir Ketua DPRD Maluku sudah lupa tentang adat dan budaya orang Maluku,” katanya.

Terkait hal itu, semua dia menyimpulkan pernyataan Ketua DPRD Maluku menyikapi aspirasi rakyat Tanimbar keliru, tidak berbasis akademis dan dangkal analisisnya. “Ketua DPRD Maluku tidak mampu menempatkan dirinya sebagai Wakil Rakyat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyatnya sendiri, sehingga terkesan  ompong,“;tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...