Masalah Raja Definitif Diupayakan Kelar di 2021

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Target Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama DPRD Kota Ambon untuk menghadirkan raja definitif di seluruh negeri adat yang tersebar di Kota Ambon pada tahun 2020, ternyata meleset. 

Hingga pada Desember 2020, hanya terdapat empat negeri yang berhasil dilantik raja definitif nya. Empat negeri itu diantaranya negeri Nusaniwe, negeri Rutong, negeri Kilang dan negeri Hutumuri. 

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Zeth Pormes mengatakan, memang Pemkot bersama DPRD Ambon telah menargetkan untuk bisa menyelesaikan persoalan raja di tiap negeri dengan menghadirkan raja defenitif. 

Hanya saja, kerja-kerja Pemkot dan DPRD Ambon sedikit agak terhambat dengan mewabahnya virus covid-19 pada awal Maret 2020 lalu. Sehingga kerja difokuskan untuk menangani virus tersebut.

“Dari September 2019 hingga Maret 2020, itu ada empat negeri yang sudah dilantik raja definitif nya. Kita tak penuhi target karena diperhadapkan dengan covid-19. Tapi, kita akan upayakan supaya ini bisa kelar di tahun 2021,” kata Pormes kepada Kabar Timur di Ambon, Selasa (15/12). 

Menurutnya, DPRD bersama Pemkot Ambon dalam ini hanya mendorong supaya proses pemilihan atau pelantikan raja di satu negeri berjalan dengan baik. Bukan pemerintah yang langsung mengangkat dan melantik raja definitif sesuai selera. 

“Pemerintah hanya mendorong prosesnya jika ada masalah internal di negeri. Pemerintah yang memfasilitasi untuk pelantikan. Bukan pemerintah menunjuk sesuai selera, tidak begitu,” terangnya.

Dikatakan, yang sering menjadi kendala utama sehingga kehadiran raja definitif menjadi lama, bukan karena ketidakseriusan pemerintah. Namun, masalah ini terjadi di internal negeri. Tarik ulur mata rumah parentah yang paling banyak ditemui. 

“Nah, disini pemerintah yang memediasi dengan mencari jalan keluar terbaik. Kalau masalah di negeri selesai, langsung pemerintah melantik sesuai waktu yang dimintakan,” tutur Pormez. 

Prinsipnya, lanjut Politisi Golkar itu, DPRD khusus Komisi I akan fokus dengan masalah ini. Setiap negeri adat harus dipimpin raja definitif sehingga kegiatan yang berkaitan dengan adat di negeri bisa dijalankan dengan baik. 

“Ini juga untuk menjaga budaya dan adat-istiadat agar tidak dilupakan oleh anak cucu. Supaya ini terawat, maka harus ada raja definitif sebagai seorang kepala adat,” kuncinya. (KTY)

Komentar

Loading...