KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon, Nurhayati Jasin angkat bicara terkait pernyataan salah satu anggota DPRD Kota Ambon, yang menilai pihaknya tidak mampu menanggulangi persoalan Gelandangan-Pengemis (Gepeng).

“Saya kan sudah bilang, masalah kita yakni tidak punya rumah singgah. Dan kalau tidak ada, kita mau bikin bagaimana?,” jelas Kadis Sosial Kota Ambon, kepada wartawan, di Gedung Balai Kota, Senin (23/11) kemarin.

Ditegaskan Jasin, terkait dengan penanganan Gepeng di Kota Ambon, pihaknya mengalami keterbatasan dari berbagai sektor, salah satunya anggaran. “ Kita tidak punya anggaran untuk pengadaan rumah singgah,”ujarnya.

“Kita tidak punya anggaran, lalu kita mau ambil atau pakai rumah dimana untuk menampung para Gepeng. Kantor Dinsos Kota Ambon saja, kita masih kontrak,”lanjut Jasin.

Lebih lanjut, Jasin mengaku, pihaknya selalu melakukan razia terhadap para Gepeng itu. Namun, jika kedapatan, maka Dinsos hanya bisa melakukan pembinaan kemudian para Gepeng dikembalikan kepada pihak keluarga.

“Kalau ada yang terkena razia, maka tetap kita lakukan pembinaan, dan kembalikan kepada keluarga. Namun mereka yang dikembalikan itu, tetap turun jalan lagi. Kalau kita mau tampung, mau ditempatkan dimana, sementara situasi kantor Dinsos saja, banyak pegawai yang tidak kebagian tempat duduk,”jelasnya.

Disinggung mengenai anggaran penanganan Gepeng, dia mengaku, pada tahun 2020 Dinsos mendapatkan anggaran sebesar Rp 700 juta. Namun, karena Covid-19 maka anggaran tersebut terkena refoucusing.

“Anggaran tahun 2020 terkena refoucusing. Pengusulan anggaran pengadaan rumah singgah, di APBD 2021 juga tidak bisa dilakukan. Sebab, itu tidak ada didalam sistem. Jadi kita mau mereka dimana?,”tutup Kadis Sosial Kota Ambon ini. (KTE)